Gaji Direksi dan Komisaris Pertamina Capai Rp 3,2 Miliar Per Bulan, Ini Penjelasan Pertamina

TRIBUNPALU.COM - Gaji dan kompensasi yang diterima mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai KomisarisUtama PT Pertamina (Persero) disebut mencapai Rp 3,2 miliar per bulan.

Menanggapi hal itu, Direktur Pemasaran Korporat Pertamina Basuki Trikora Putra mengatakan gaji dan kompensasi komisaris dan dewan direksi yang mencapai Rp 3,2 miliar per bulan tidak benar alias hoaks.

"Gaji Rp 3,2 miliar itu banyak sekali. Ya anggap saya itu hoaks ya, Pak," kata Basuki Trikora Putra saat menghadiri rapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (25/11/2019).

Dia menuturkan, angka itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan, Basuki tidak tahu dari mana perhitungan hingga menghasilkan angka Rp 3,2 miliar per bulan tersebut.

"Itu angka yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kita juga tidak tahu dari mana angka sebesar itu," paparnya.

Sebelumnya diberitakan, dewan komisaris dan dewan direksi Pertamina sebagai pejabat di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat gaji dan kompensasi.

Kompensasi Komisaris BUMN tertera dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara NOMOR PER-01/MBU/05/2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri BUMN Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Pada Bab II yang mengatur tentang Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN, disebutkan bahwa honorarium komisaris utama sebesar 45 persen dari gaji direktur utama.

Adapun gaji Direktur Utama Pertamina diatur dalam pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri BUMN.

Merujuk Laporan Keuangan PT Pertamina tahun 2018, total kompensasi untuk direksi dan komisaris sebesar 47,237 juta dollar Amerika atau setara Rp 661 miliar.

Laporan itu meyebutkan, manajemen kunci adalah direksi dan personel lain yang mempunyai peranan kunci dalam perusahaan.

Kompensasi yang dibayar atau terutang pada manajemen kunci dan dewan komisaris berdasarkan laporan tersebut per 31 Desember 2018 sekitar 47,237 juta dollar AS.

Pada 2018, ada 11 orang direksi serta 6 orang komisaris. Dengan perhitungan pembagian rata, maka per orang mendapatkan kisaran Rp 3,2 miliar per bulan atau sekitar Rp 38 miliar per tahun.

Ahok resmi jadi Komisaris Utama

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok hari ini Senin (25/11/2019) mendatangi Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kedatangan Ahok ke Kantor Kementerian BUMN adalah untuk menerima surat keputusan (SK) menjadi Komisaris Utama (Komut) Pertamina.

Di sela-sela kunjungannya tersebut Ahok melayani sejumlah pertanyaan dari wartawan.

Satu hal yang ditanyakan oleh wartawan adalah soal mafia minyak dan gas (migas) di Pertamina.

Ahok mengatakan bahwa dirinya tidak tahu menahu persoalan mafia migas tersebut.

• Tanggapan Ahok Soal Penolakan Serikat Pekerja Pertamina: Dia Tak Tahu Saya Lulusan S3 Mako Brimob

• Ahok Buka Suara Soal Penolakan Dirinya jadi Komisaris Utama Pertamina

"Saya nggak tahu maksud mafia migas itu apa ya? Saya kan bukan God Father," ujar Ahok disambut tawaan dari sejumlah wartawan, dilansir dari tayangan di kanal Youtube Kompas TV.

Lebih lanjut Ahok menegaskan bahwa jabatannya di Pertamina hanya sebagai Presiden Komisaris bukan Presiden Direktur.

Jadi ia merasa tidak memiliki wewenang untuk memberikan jawaban yang lebih rinci terkait persoalan Pertamina.

"Saya kira itu kita ikuti yang ada di Pertamina, saya katakan saya ini preskom bukan presdir," pungkas Ahok.

Tonton video lengkapnya:

Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok menanggapi santai soal penolakan serikat pekerja Pertamina.

Menurut Ahok, para serikat pekerja pertamina belum mengenal dirinya lebih dekat.

"Kan belum kenal saya. Dia kan enggak tau saya lulusan S3 dari Mako Brimob," ucap Ahok di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019).

Sebelumnya, Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar membenarkan telah membentangkan spanduk yang berisi penolakan terhadap Ahok.

Penolakan itu berisi agar Ahok tak mengisi jabatan di Pertamina.

Dalam spanduk tersebut tertulis beberapa tuntutan, di antaranya Pertamina tetap wajib utuh, tolak siapa pun yang suka bikin rusuh, memilih figur tukang gaduh, dan bersiaplah Pertamina segera runtuh.

• Jadi Komisaris Utama Pertamina, Ahok Berkewajiban Berantas Mafia Migas dari Hulu hingga Hilir

• Ahok jadi Bos Pertamina, Pengamat: Ini Upaya Jokowi Berperang Melawan Mafia Migas

Erick Thohir Resmi Tunjuk Ahok Sebagai Komisaris Utama Pertamina

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan menjabat Komisaris Utama PT Pertamina.

"Insya Allah sudah putus dari beliau, Pak Basuki akan jadi Komut (Komisaris Utama) Pertamina," ujar Erick di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

"(Ahok) akan didampingi Pak Wamen (BUMN) Budi Sadikin jadi wakil komisaris utama," lanjut dia.

Selain masuknya Ahok dan Budi Sadikin, mantan Dirut PT Telkomsel Emma Sri Martini menjabat Direktur Keuangan PT Pertamina.
"Juga ada Direktur Keuangan (Pertamina) yang baru, Ibu Emma dari yang sebelumnya Dirut PT Telkomsel," lanjut Erick.

Rencana penunjukan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk menjadi salah satu petinggi di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menuai pro dan kontra.

Ada yang menganggap Ahok tak pantas jadi petinggi di salah satu perusahaan besar BUMN.

Sebab, mantan Gubernur DKI Jakarta itu dianggap bukan sosok yang bersih.

• Termasuk Ahok, Ini 3 Profil Singkat Bos Baru Pertamina

• Tanggapan PA 212 Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina: Jangan Singgung Agama Lagi

Penolakan Serikat Pekerja Pertamina

Dari tiga BUMN yang ditawarkan kepada Ahok, yakni Pertamina, PLN, dan Krakatau Steel, santer beredar bahwa Ahok akan menjadi petinggi Pertamina.

Kabar Ahok menjadi petinggi Pertamina mendapat penolakan dari Serikat Pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu dan PA 212.

Namun Ahok menanggapi santai aksi tersebut.

"Kayanya hidupku ditolak melulu," canda Ahok.

Keterangan tersebut ia sampaikan ketika menghadiri workshop yang diselenggarakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Meskipun menuai beberapa aksi penolakan, Ahok menyatakan akan tetap bersedia menerima tawaran Erick Tohir untuk menjadi pimpinan di perusahaan BUMN.

"Yaa kalau ditunjuk, saya harus siap dong," ujar Ahok.

Ia menjelaskan dalam hidup ini tidak ada sesuatu yang akan berjalan dengann mulus.

Ahok sempat berkelakar, jika Tuhan kerap ditentang, apalagi dengan manusia.

"Hidup ini nggak ada yang seluruhnya tulus 100 persen, Tuhan aja ada yang nentang kok," imbuhnya.

Marwan Batubara Minta Erick Thohir Mundur Jika Tetap Tunjuk Ahok Sebagai Komut Pertamina

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan menjabat sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero).

"Insya Allah sudah putus dari beliau, Pak Basuki akan jadi Komut Pertamina," ucap Erick di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studie Marwan Batubara buka suara terkait penunjukan Ahok menjadi Komut PT Pertamina.

Menurutnya pengangkatan Ahok ini akan menjadi bencana bagi Bangsa Indonesia.

Ini lantaran menurut Marwan Batubara pemerintah sudah tersandera oleh berbagai kasus dan tekanan.

"Bencana bagi Bangsa Indonesia, artinya kita jadi korban kebijakan dari pemerintahan yang saya anggap tersandera oleh berbagai kasus atau mungkin juga tekanan," ujarnya dilansir dari tayangan di kanal Youtube Talk Show tvOne.

Lebih lanjut ia meminta kepada Preside Joko Widodo untuk membatalkan rencana pengangkatan Ahok sebagai Komut Pertamina.

"Saya kira sebelum disahkan kita minta supaya Pak Jokowi membatalkan rencana ini," tuturnya.

Tak hanya itu, bahkan ia meminta Erick Thohir untuk mengundurkan diri jika tetap menunjuk Ahok sebagai Komut Pertamina.

"Dan kita juga minta Pak Erick Thohir supaya menjaga integritas bahwa dia selaman ini orang yang dihormati .

Tapi kalau dia terpaksa melakukan atau menjalan perintah ini ya saya berharap mending dia mundur aja," sambungnya.

Marwan Batubara menjelaskan bahwa sosok Ahok dinilai tidak memenuhi kualifikasi untuk menjabat sebagai Komut Pertamina.

"Karena yang diangkat nanti ya tidak kualifaid gitu," sambungnya.

Jika Ahok tetap menjabat sebagai Komut Pertamina, Marwan Batubara takut jika akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Terlalu banyak hal-hal yang sebetulnya kita sebagai bangsa itu di sisi internasional itu dilihat oleh masyarakat internasional bagaimana ini negara kok mengangkat orang seperi itu," ujarnya.

Seperti salah satunya dari sisi investasi.

Marwan Batubara khawatir jika nanti investor kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan BUMN maupun perusahaan swasta di Indonesia.

"Dari sisi misalnya investasi kalau ada misalnya perusahaan strategis, perusahaan ini menerbitkan bon secar rutin dan perlu pertanggungjawaban kepada investor dari luar negeri misalnya.

Kalau yang diangkat orang seperti itu tingkat kepercayaannya jadi turun nanti bsi berdampak pada perushaan BUMN yang lain atau perusahaan swasta yang ada di Indonesia," pungkasnya.

(TribunPalu.com)