Beri Sambutan di Reuni Akbar 212, Habib Rizieq Shihab Minta Kepulangannya Ditanyakan ke Pemerintah

Hanya saja, dalam kasus HRS, pemerintah kerap berlindung di balik alasan sikap anti-intervensi terhadap kebijakan negara lain.

"Saya kira ini pandangan yang patut diluruskan. Diplomasi perlindungan berbeda dengan intervensi. Diplomasi perlindungan dilakukan melalui upaya negosiasi, sifatnya persuasif, bisa dilakukan secara terbuka ataupun tertutup," jelas Fadli Zon.

"Dan upaya tsb idak bisa disamakan dengan tindakan diplomasi offensive, apalagi dipandang sebagai tindakan yg mengintervensi urusan negara lain," tegasnya.

Kegagalan Pemerintah Melindungi Warga Negara

Dicekal pulang ke Indonesia, masalah pemulangan Habib Rizieq Shihab ke tanah air dinilai Fadli Zon karena kegagalan pemerintah melindungi warga negaranya.

Hal tersebut diungkapkan mantan Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia itu lewat akun twitternya @fadlizon; pada Selasa (26/11/2019).

Dalam postingannya tersebut, Fadli Zon mengungkapkan kekecewaannya karena Habib Rizieq Shihab tidak dapat pulang ke Indonesia.

Selama dua tahun lamanya, Habib Rizieq Shihab katanya terkungkung di tanah suci Makkah, Saudi arabia.

Pemerintah katanya terus berkutat dengan alasan dan regulasi yang justru menyudutkan Habib Rizieq Shihab.

"Sudah lebih dua tahun polemik pemulangan Habib Rizieq Shihab (HRS) ke tanah air belum kunjung mendapat kejelasan. Dari beragam pernyataan yg mewakili pihak pemerintah, terdapat sejumlah persoalan yang menghambat kepulangan HRS," jelas Fadli Zon.

"Tapi, semua tuduhan tersebut tak ada yang terbukti. Termasuk isu overstay yang sering dijadikan alasan pemerintah dan dugaan pelanggaran hukum yg HRS lakukan di Arab Saudi," tambahnya.

Tidak terlihat di permukaan, Fadli Zon menyebut polemik pemulangan Habib Rizieq Shihab disederhanakan oleh pemerintahan Jokowi.

Pemerintahan Jokowi lewat Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut Habib Rizieq bermasalah dengan pemerintah Saudi Arabia.

"Pemerintah kemudian menyederhanakan polemik ini, bhw kendala kepulangan HRS, seperti bbrp hari lalu juga diungkapkan Menkopolhukan Mahfud MD, berada di sisi pemerintah Arab Saudi dan HRS, bukan pada pemerintah Indonesia. Padahal, pihak Saudi tak berkepentingan terhadap HRS," ungkap Fadli Zon.

Namun, lanjutnya, pertanyaan kini berbalik terkait perlindungan negara terhadap warganya apabila tersangkut kasus di negara lain.