Ditemani Ahok, Jokowi Resmikan Program Biodiesel B30 di Jakarta Selatan

Jokowi meresmikan implementasi program Biodiesel 30 persen ( B30). Peresmian dilakukan di SPBU Pertamina MT Haryono, Jakarta

Editor: Imam Saputro
(KOMPAS.com/Ihsanuddin)
Presiden Joko Widodo meresmikan implementasi program Biodiesel 30 persen (B30). Peresmian dilakukan di SPBU Pertamina MT Haryono, Jakarta Selatan, Senin (23/12/2019). 

TRIBUNPALU.COM -  Presiden Joko Widodo ( Jokowi) meresmikan implementasi program Biodiesel 30 persen ( B30). Peresmian dilakukan di SPBU Pertamina MT Haryono, Jakarta Selatan, Senin (23/12/2019).

Dalam peresmian ini, Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Dirut Pertamina Nicke Widyawati, serta Komisaris Pertamina Basuki Tjahaja Purnama aliasAhok.

Jokowi dan para pejabat menyaksikan bahan bakar B30 dari tangki SPBU Pertamina diisi ke sebuah mobil pick up.

Jokowi menyebut bahan bakar campuran solar dan minyak kelapa sawit ini akan melepaskan ketergantungan Indonesia dari bahan bakar fosil.

Berdayakan sawit untuk ketahanan energi nasional

"Kita harus melepaskan diri dari ketergantungan energi fosil yang suatu saat akan habis. Ini komitmen kita untuk menjaga planet bumi," kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga menyebut program B30 akan melepaskan ketergantungan Indonesia untuk impor bahan bakar minyak, khususnya solar.

Dengan program ini, maka Indonesia bisa memanfaatkan produksi kelapa sawit di dalam negeri.

"Kita penghasil sawit terbesar di dunia. Kita punya banyak bahan bakar nabati sebagai pengganti solar. Harus dimanfaatkan untuk kemandirian energi nasional," kata dia.

Terakhir, Jokowi menyebut B30 akan berdampak positif bagi jutaan petani dan buruh kelapa sawit.

Presiden Jokowi Minta Pertamina Kurangi Impor

 Impor migas masih jadi beban Indonesia dalam neraca perdagangan.

Tugas berat inilah yang kini berada di pundak Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok setelah resmi menduduki kursi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor migas pada November 2019 saja mencapai 2,13 miliar dollar AS atau naik 21,6 persen dibanding Oktober 2019.

Salah satu yang perlu dibenahi Ahok yakni percepatan penyelesaian pengembangan kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).

"Pesan Bapak Presiden Jokowi sangat jelas, segera menuntaskan pengembangan Kawasan TPPI menjadi industri petrokimia nasional yang nanti akan menghasilkan beragam produk turunan petrokimia dan produk BBM," kata Ahok seperti dikutip Kompas.com dari akun Instagram resminya, Minggu (22/12/2019).

Selesainya proyek ini bakal mengurangi impor migas Indonesia secara signifikan. Selain BBM, TPPI juga jadi tumpuan industri petrokimia yang menghasilkan banyak produk turunan migas.

"Pengembangan ini dapat membantu mengurangi impor bahan baku agar negara tidak mengalami defisit kembali," ujar Ahok.

Selain itu, sebagai upaya menyelamatkan APBN, mantan Bupati Belitung Timur ini juga bertekad mengurangi penyalahgunaan subsidi BBM.

"Selain itu, saya menghimbau untuk semua pihak agar tidak menyalahgunakan subsidi bahan bakar yang diberikan. Mari bantu kami untuk menjaga uang negara demi kesejahteraan negara," ucap Ahok.

Ahok sendiri ditunjuk sebagai Komisaris Utama Pertamina oleh Menteri BUMN Erick Thohir pada November lalu.

Di Pertamina, Ahok didampingi oleh mantan Dirut Holding Tambang Budi Gunadi Sadikin.

Selain masuknya Ahok dan Budi Sadikin, mantan Dirut PT Telkomsel Emma Sri Martini menjabat Direktur Keuangan PT Pertamina.

Penunjukan Ahok untuk menjadi salah satu petinggi di Pertamina sempat menuai pro dan kontra.

Ada yang menganggap Ahok tak pantas menjadi petinggi di salah satu perusahaan besar BUMN. Sebab, mantan Gubernur DKI Jakarta itu dianggap bukan sosok yang bersih.

Selain soal impor BBM, pekerjaan rumah lainnya yang harus dibereskan Ahok yakni soal penyelesaian realisasi B30.

Dia juga ditantang untuk menyelesaikan persoalan piutang Pertamina yang harus ditagih ke pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Utang pemerintah ke Pertanina cukup besar. Per Mei 2019, pemerintah disebut memiliki utang ke Pertamina sebesar Rp 41,6 triliun.

Utang tersebut berasal dari kompensasi dari pemerintah ke Pertamina yang telah menjual harga BBM premium dan solar di bawah harga keekonomiannya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ditemani Ahok, Jokowi Resmikan Program Biodiesel B30" dan"Ditantang Jokowi Kurangi Impor BBM, Ini Jawaban Ahok"

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved