Beda Pendapat Anies & Pemerintah Pusat Soal Banjir, Pakar: Perang Mulut Tak Bereskan Masalah

TRIBUNPALU.COM - Pakar kebijakan publik, Agus Pambagio memberikan komentar terkait beda pendapat antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan pemerintah pusat soal banjir di Jakarta.

Agus Pambagio mengatakan bahwa perdebatan tersebut sangat tidak patut dipertontonkan di depan masyarakat.

"Menurut saya tidak patutlah ya ditontonkan kepada publik kan bisa dipanggil ratas gitu, ini kenapa satu menolak gini satu menolak ini," ujar Agus Pambagio dilansir dari Youtube Metrotvnews.

Lebih lanjut Agus Pambagio mengatakan bahwa setiap lembaga sudah memiliki tugas dan kewajiban masing-masing yang telah diatur oleh peraturan.

"Masing-masing sudah diatur tugas dan kewajiban sudah ada peraturan yang mengatur," sambungnya.

Seperti tugas pokok Menteri PUPR adalah mengatur daerah aliran sungai (DAS).

• Penjelasan Anies Baswedan Soal Tudingan Pemangkasan Anggaran Penanganan Banjir untuk Formula E 2020

• Nilai Tanggapan Anies Baswedan Soal Banjir, Feri Amsari: Cocok Jadi Menkominfo Atau Jubir Jokowi

• Jokowi Sebut Sampah Jadi Penyebab Banjir, Anies Baswedan Buka Suara: Halim Tak Ada Sampah

"Tupoksinya menteri PUPR kan mengatur DAS itu daerah aliran sungai itu kan harus diatur kiri kanannya tidak boleh ada bangunan dan itu memang harus dilakukan," paparnya.

"Kenapa bisa nggak bersinambungan kan tinggal dipanggil saja, misalnya presiden panggil Menteri PUPR, panggil Menteri ATR, Menteri KLHK dan Gubernur, ini mau diapakan sudah mulai musim hujan gitulah kasarnya," sambungnya.

Lantas Agus mengatakan bahwa seharusnya suatu kebijakan yang manfaatnya telah dirasakan oleh warga Jakarta tidak seharusnya dihilangkan.

"Yang baru harus tetap mempertahankan yang lama yang manfaatnya sudah dirasakan oleh publik Jakarta jangan diubah."

"Yang belum itu diperbaiki, ini kan tidak lalu mengubah nama mengurai anggaran itu menjadi pusing masyarakat," ungkap Agus.

Salah satu contoh kebijakan baik yang justru dihilangkan adalah adanya petugas yang mengambil sampah di setiap pintu air sungai.

Padahal hal ini secara tidak langsung sangat bermanfaat untuk warga Jakarta.

"Sebenarnya betul presiden itu bilang sampah, orang kita kan paling jorok dulu ada yang jaga di sungai di pintu air untuk ngambil, itu yang menurut saya yang udah baik jangan jangan dihilangkan," ujar Agus.

"Kalau sudah begini kan cuma perang mulut tapi tidak membereskan masalah, Jakarta tetap banjir tapi kita bisa mengurangi," imbuhnya.

Agus lantas menduga bahwa adanya ketidaksiambungan antara Anies Baswedan dan pemerintah pusat karena adanya perbedaan partai.

"iya pasti karena beda partai kan," tuturnya.

Namun terlepas dari hal itu Agus kembali menegaskan bahwa perdebatan di depan masyarakat yang tengah mengalami kesulitan sangat tidak elok.

"Lepas dari itu tidak elok kita berdebat di depan masyarakat yang sedang kesulitan," pungkasnya.

Tonton video selengkapnya:

Beda Pendapat Anies Baswedan dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Soal Penyebab Banjir di Jakarta

Bencana banjir yang melanda sebagian besar wilayah Jakarta salah satunya disebabkan oleh adanya kiriman air dari daerah yang lebih tinggi.

Salah satunya adalah kiriman air yang datang dari Bogor.

Dikutip dari tayangan Breaking News Kompas TV, menyoal mengenai air kiriman dari Bogor tersebut, terdapat perbedaan pendapat antara Gubernur DKI, Anies Baswedan dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Dalam konferensi pers bersama dengan para pihak yang menangani banjir, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengkritik kebijakan Anies soal Kampung Melayu dan daerah sekitar pesisir kali Ciliwung yang terkena banjir.

Menurut Basuki, dari 33 km aliran sungai hanya 16 km yang dinormalisasi.

16 km jalur tersebut, Basuki mengatakan bebas banjir.

"Mohon maaf, Bapak Gubernur, selama penyusuran Kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 km itu yang sudah ditangani, dinormalisasi 16 km," kata Basuki di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Rabu

"Di 16 km itu kita lihat Insya Allah aman dari luapan. Tapi yang belum dinormalisasi tergenang (air)," ujarnya.

Yang disampaikan Basuki tersebut, sisa panjang sungai sepanjang 17 km tersebut juga harus dinormalisasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

• Beda Pendapat Anies Baswedan dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Soal Penyebab Banjir di Jakarta

• Banjir di Jakarta - Anies Baswedan Tuai Kritikan, Fahri Hamzah: Lebih Mudah Diselesaikan Presiden

• Anies Baswedan Fokus Atasi Banjir di Jakarta, Ustaz Yusuf Mansur: Pahala Jadi Pemimpin Banyak Banget

Di kesempatan yang sama, pendapat dan keterangan Menteri PUPR kemudian disanggah oleh Anies.

Menurut Anies, air kiriman dari hulu (Bogor) mesti diatasi dengan penampungan air sebelum mengalir ke Jakarta.

Seberapapun usaha normalisasi yang dilakukan di daerah pesisir sungai, jika di daerah hulu tidak ada bentuk pengendalian, maka Jakarta tetap akan banjir.

"Mohon maaf pak Menteri, saya harus berpandangan, jadi selama air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apapun yang kita kerjakan di daerah pesisir termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya," ucap Anies.

Anies mencontohkan, pada bulan Maret di daerah pesisir kali Ciliwung tetap terkena banjir meski daerah pesisir sudah di normalisasi.

"Dan kita sudah menyaksikan di bulan Maret yang lalu di kawasan Kampung Melayu yang sudah dilakukan normalisasi itu pun mengalami banjir yang cukup ekstrim," ujar Anies.

"Kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk ke kawasan pesisir," imbuhnya.

Menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terdapat tujuh kelurahan dari empat kecamatan di Jakarta dilaporkan terendam banjir.

Ketujuh kelurahan itu tersebar di Jakarta Pusat, Selatan, Utara dan mayoritas Jakarta Timur.

Ketujuhnya adalah Kelurahan Makasar, Kelurahan Pinang Ranti, Halim Perdana Kusuma, Kampung Melayu, Rorotan, Rawa Buaya, dan Manggarai Selatan.

Anies Baswedan Menyangkal Ucapan Jokowi yang Menyebut Sampah Jadi Penyebab Banjir

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, kawasan Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, terendam banjir sehingga sejumlah penerbangan terganggu.

Padahal, dia meyakini tidak ada sampah yang menumpuk di Bandara Halim.

Anies menyampaikan pernyataan itu menanggapi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan perilaku membuang sampah sembarangan sebagai salah satu penyebab banjir.

"Halim itu setahu saya tidak banyak sampah, tapi bandaranya kemarin tidak bisa berfungsi. Apakah ada sampah di bandara? Rasanya tidak, tapi Bandara Halim kemarin tidak bisa digunakan," ujar Anies di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (2/1/2020).

• Anies Baswedan Mengaku Seluruh Jajaran Pemprov DKI Siap Bertanggungjawab Atas Banjir di Jakarta

Anies berujar, banjir terjadi di daerah-daerah yang diprediksi diguyur hujan dengan intensitas tinggi oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Namun, penyebab banjir di tiap daerah harus diteliti lagi.

Pemprov DKI saat ini masih fokus untuk mengevakuasi warga yang menjadi korban banjir.

Pemprov DKI baru akan meneliti penyebab banjir di tiap daerah dan mencari solusinya, setelah proses evakuasi rampung.

Menurut Anies, penyebab banjir di tiap daerah bisa berbeda-beda.

"Kontributornya itu bervariasi, ada yang daerah kontribusinya karena masalah curah hujan saja, ada yang kontribusinya karena ukuran saluran, ada yang kontribusinya karena faktor-faktor yang lain. Jadi ini bukan single variable problem, ini multiple variable," kata Anies.

Presiden Jokowi sebelumnya menilai banjir yang menggenangi Jakarta dan sekitarnya disebabkan kerusakan ekologi dan kesalahan yang dibuat manusia.

Karenanya, ia meminta pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan pemerintah kabupaten di Jabodetabek bekerja sama dengan pemerintah pusat menangani permasalahan banjir.

"Karena ada yang disebabkan kerusakan ekosistem, kerusakan ekologi yang ada, tapi juga ada yang memang karena kesalahan kita yang membuang sampah di mana-mana. Banyak hal," ujar Jokowi di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis.

Namun, untuk saat ini, Jokowi meminta proses evakuasi didahulukan. Dengan demikian, korban bisa selamat terlebih dahulu.

(TribunPalu.com)