China Klaim Natuna - Joko Widodo, Luhut Binsar, dan Mahfud MD Kompak Tegaskan Tak Ada Negosiasi

TRIBUNPALU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak ada tawar-menawar antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah China terkait masalah kapal asing yang masuk ke Laut Natuna.

"Yang berkaitan dengan Natuna. Tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan mengenai teritorial negara kita," tegasnya dilansir YouTube Kompas TV, Selasa (7/1/2020).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan juga menegaskan pemerintah tidak akan berunding mengenai batas wilayah Indonesia.

Ia menjelaskan, permasalahan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah masalah tentang ekonomi bukan kedaulatan.

"ZEE itu bicaranya mengenai ekonomi bukan bicara kedaulatan. Dua hal yang berbeda itu ya sudah. Jadi sekali lagi saya ingin garis bawahi ya tidak ada keinginan pemerintah untuk berunding menganai batas wilayah kita," ungkapnya.

Menurutnya, hingga saat ini sudah ada enam kapal asing yang ditangkap karena masuk ke Perairan Natuna dan jumlah kapal asing yang melanggar terus berkurang.

"Sudah ada kapal yang ditangkap enam jumlahnya. Mereka sudah mengurangi jumlah nelayan yang datang ke sana. Kita harus apresiasi. Jadi tidak ada keinginan mereka untuk berkelahi soal itu. Kalau pelanggaran pasti aja ada," imbuh pria kelahiran Sumatera Utara ini.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD juga menegaskan tidak ada negoisasi terkait masalah laut Natuna.

Mahfud dengan tegas akan menolak negoisasi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah China mengenai permasalahan tersebut.

Menurutnya, adanya negosiasi antara kedua negara berarti ada konflik-konflik bilateral.

"Kan boleh tidak usah ngotot-ngototan, tetapi kita tetap pada prinsip tidak ada nego karena kalau ada nego berarti ada konflik-konflik bilateral," ujarnya dilansir melalui YouTube Kompas TV, Senin (6/1/2020).

Dikutip dari Kompas.com, langkah itu dilakukan karena erairan Natuna merupakan bagian sah dari wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Kita usir dengan segala kemampuan kita. Kita halau kapal-kapal dan nelayan-nelayan. Kalau mau diinternasionalkan itu multilateral, urusan Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan urusan China dan Indonesia. Tidak ada itu. Kita tidak membentuk tim negosiasi, tidak ada," kata Mahfud MD saat menghadiri Dies Natalis Universitas Brawijaya (UB) ke-57 di Kampus Universitas Brawijaya (UB), Minggu (5/1/2020).

Menurutnya, upaya menjaga sebuah kedaulatan negara merupakan bagian dari amanat konstitusi.

• Kebijakan Prabowo Soal Perairan Natuna Dikritik PKS, Partai Gerindra Berikan Pembelaan Berikut

• Konflik Perairan Natuna, Mahfud MD Tegaskan Indonesia Sedang Tidak Berperang dengan China

Sehingga, menjaga wilayah Natuna yang sekarang banyak diterobos oleh kapal ikan asing merupakan tanggung jawab aparat negara dan seluruh rakyat Indonesia.