China Klaim Natuna - Joko Widodo, Luhut Binsar, dan Mahfud MD Kompak Tegaskan Tak Ada Negosiasi

Lebih lanjut ia mengatakan, pemilihan pendekatan di luar diplomasi sengaja dilakukan karena adanya beberapa pertimbangan.

Pertama, karena perairan Natuna merupakan wilayah sah Indonesia.

Hal itu didasarkan pada konvensi internasional tentang laut dan perairan, yaitu UNCLOS tahun 1982.

Kedua, jika pemerintah melakukan jalur diplomasi justru dianggap mengakui, Perairan Natuna menjadi wilayah sengketa.

• Susi Tanggapi Sikap Luhut soal Natuna: Bedakan Pencurian Ikan dengan Investasi

"Oleh sebab itu Indonesia menolak negosiasi, perundingan secara bilateral dengan China. Karena kalau kita mau berunding di bidang itu berarti kita mengakui, perairan itu memang menjadi sengketa," kata Mahfud.

"Ini tidak ada sengketa, mutlak milik Indonesia secara hukum. Jadi tidak ada negosiasi," ucapnya.

Sementara itu, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I, Laksdya Yudo Margono berharap kapal asing dari China dapat keluar dari wilayah Indonesia secara persuasif. 

Tapi, hingga sekarang kapal asing tersebut tetap bertahan dengan alasan kegiatan yang mereka lakukan adalah kegiatan yang legal menurut mereka.

"Namun sampai sekarang mereka tetap bertahan bahwa dia melakukan kegiatan legal sesuai kemauannya dia."

"Menurut dia mereka legal dan memang mendampingi kapal-kapal yang sedang mencari ikan," ungkapnya. 

(Tribunnews.com/Faisal Mohay) (Kompas.com/Andi Hartik)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Laut Natuna Diklaim China, Jokowi, Luhut, dan Mahfud MD Tegas Tolak Tawar-menawar dan Negoisasi