Pemulangan WNI eks ISIS Pancing Pro Kontra, Ini Tanggapan Prabowo, Fadli Zon, hingga Mahfud MD
Keputusan mengenai nasib Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS akan diambil pemerintah pada Mei 2020.
lihat foto
2. Bambang Soesatyo
Senada dengan Fadli Zon, Ketua MPR, Bambang Soesatyo, juga mendukung pemulangan 600 WNI eks ISIS.
Meski begitu, ia menyebutkan rencana pemulangan harus diiringi program pembinaan yang matang.
Ia pun merasa yakin pemerintah bisa menyelenggarakan program yang dimaksudnya secara tepat.
"Menurut saya merangkul mereka adalah suatu keputusan yang bijaksana, kalau perlu di-support," kata Bambang, Rabu, dikutip dari Kompas.com.
"Kami mendukung rencana ini sejauh itu sudah dipertimbangkan masak-masak, terkait dengan ancaman pengaruh radikalisme," imbuh dia.
Lebih lanjut, Bambang mengaku tak merasa khawatir terkait rencana pemulangan WNI eks ISIS.
Pasalnya, kata Bambang, pemerintah punya banyak lembaga yang bisa melakukan pendidikan penanaman kembali pada para WNI tersebut.
"Ada BNPT, ada macam-macam. Ini kan masuk ke dalam kerja-kerja penanggulangan radikalisme. Jadi menurut saya lanjutkan saja," katanya.
"Kita juga tidak bisa membiarkan bagaimana warga negara kita tidak jelas berada di luar negeri."
"Sudah menjadi kewajiban negara untuk merangkul mereka dan menjadi tugas negara melakukan pendidikan kebangsaan kembali kepada mereka. Jadi enggak ada yang perlu dikhawatirkan, saya tidak terlalu khawatir," tutur dia.
• Timor Leste Minta Bantuan Indonesia Karantina Warganya yang Pulang dari China: Tak Punya Apa-apa
• Naik Kapal Diamond Princess Jepang, Pasangan Suami Istri Warga Indonesia Tak Terinfeksi Corona
3. Sidharto Danusubroto
Mengenai rencana pemulangan WNI eks ISIS, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Sidharto Danusubroto, meminta sejumlah pihak bisa beriskap tegas.
Mengutip Kompas.com, ia mengatakan orang yang sudah meninggalkan kewarganegaraan dan merobek paspornya, harus merelakan untuk tak pulang.
"Di sini harus tegas, orang yang sudah meninggalkan kewarganegaraan dengan merobek paspor, kita harus merelakan (tak dipulangkan), bahwa mereka memang sudah tidak mengakui negara kita sebagai negara yang pro Pancasila. Itu faktanya," jelas Sidharto dalam diskusi saat kunjungan kerja ke Menara Kompas, Jakarta, Rabu.
