Breaking News:

4 Titik Rawan Korupsi dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia yang Dipetakan KPK

"Ini empat titik rawan terjadinya korupsi," kata Firli Bahuri dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR.

Editor: Rizkianingtyas Tiarasari
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. 

TRIBUNPALU.COM - Penanganan wabah virus corona Covid-19 di Indonesia tentu membutuhkan dana yang besar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memetakan empat titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi terkait penanganan Covid-19.

Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan keempat titik rawan itu adalah pengadaan barang dan jasa, pengalokasian APBN dan APBD, pemberian sumbangan dari pihak ketiga, dan pendistribusian bantuan sosial.

"Ini empat titik rawan terjadinya korupsi," kata Firli dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/4/2020).

Jokowi Diminta Pertimbangkan Saran Siti Fadilah Supari terkait Penanganan Covid-19

Update WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Rabu, 29 April 2020: Tambahan Kasus ABK di Beberapa Kapal

Pemimpin Gerakan Anti Lockdown di AS, Audrey Whitlock Positif Terjangkit Covid-19

Menurutnya, realokasi APBN senilai Rp 405,1 triliun dan APBD senilai Rp 56,7 triliun menjadi perhatian KPK dalam pengawasan terhadap penggunaan dan pelaksanaan bantuan untuk penanganan Covid-19.

Firli pun menjelaskan KPK mengklasifikasikan tiga kategori penyimpangan bantuan yang kemungkinan bisa terjadi.

"Pertama, bantuan atau sumbangan fiktif. Kedua, exclusion error atau inclusion error," ucapnya.

"Ketiga, juga ada kualitas atau kuantitas berubah," imbuh Firli.

Atas pemetaan tersebut, Firli menyebutkan KPK telah membentuk satuan tugas (satgas) yang bertugas melakukan penyelidikan terhadap penggunaan dan penyaluran anggaran penanganan Covid-19.

"KPK telah membentuk satgas penyelidikan yang bertugas memonitor terkait penggunaan dan penyaluran anggaran Covid-19," tuturnya.

Ia mengakui bahwa kemampuan KPK dalam melakukan pengawasan di seluruh kementerian/lembaga dan daerah sangat terbatas.

Maka, kata Firli, KPK meminta bantuan Polri untuk turut melakukan pengawasan.

"Kami meminta dan sudah kami lakukan, kerja sama dengan kementerian/lembaga, termasuk meminta bantuan Polri untuk pengawasan terkait pelaksanaan anggaran dan penggunaannya, serta distribusi bantuan sosial di pelosok tanah air," ujar Firli.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Petakan 4 Titik Rawan Korupsi Penanganan Covid-19"
Penulis : Tsarina Maharani
Editor : Krisiandi

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved