Breaking News:

BPJS Kesehatan Sebut Masih Mengalami Defisit hingga Rp185 Miliar meski Iuran Sudah Dinaikkan

"Akhir tahun proyeksi kurang lebih membaik, tapi defisit masih Rp 185 miliar," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris.

TRIBUN BATAM/ARGIANTO DA NUGROHO
ILUSTRASI -- Petugas menunjukkan prosedur kepengurusan kartu BPJS Kesehatan kepada masyarakat di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Batam, Rabu (19/12/2018). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNPALU.COM - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih akan mengalami defisit keuangan hingga akhir tahun ini sekitar Rp185 miliar.

Padahal, BPJS Kesehatan telah menaikkan iuran untuk peserta mandiri.

"Akhir tahun proyeksi kurang lebih membaik, tapi defisit masih Rp185 miliar," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris saat rapat dengan Komisi IX DPR, Jakarta, Kamis (11/6/2020).

Karena masih adanya defisit keuangan, kata Fachmi, kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan pada saat ini berada di bawah hitungan aktuaria.

Tercatat, hitungan aktuaria untuk kelas I seharusnya sebesar Rp 286.085, kelas II senilai Rp 184.617 dan kelas II sebesar Rp 137.221 per bulan.

Ibu Muda di Solo Tewas Gantung Diri di Rumah Mertua, Diduga Derita Baby Blues Seusai Melahirkan

Rincian 51 Pedagang Positif Covid-19 yang Tersebar di 6 Pasar Tradisional DKI Jakarta

Terdakwa Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan Dituntut 1 Tahun Penjara, Ini Pengakuan Keduanya

IDI Sebut Jika Kasus Covid-19 Terus Naik Berturut-turut, Waktunya Evaluasi Kembalikan Lagi ke PSBB

Di rapat yang sama, pada paparan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyebut iuran BPJS Kesehatan memang belum sesuai hitungan aktuaria.

"Jika ingin Jaminan Kesehatan mau aman dan kompatibel mestinya sesuai hitungan itu," ujar Muhadjir m

Menurut Muhadjir, iuran yang saat ini di bawah hitungan aktuaria, maka pemerintah menanggung kekurangannya dan tentu selamanya tidak dapat ditanggung pemerintah, karena keterbatasan keuangan.

"Tentu saja tidak mungkin akan terbebani secara terus menerus dengan kapasitas fiskal yang ada, bukan berarti pemerintah tidak memiliki tanggung jawab," papar Muhadjir.

Diketahui, pemerintah memutuskan menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Peserta mandiri kelas I naik menjadi Rp 150.000.

Kelas II meningkat menjadi Rp 100.000 dan kelas III juga naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000.

Namun, pemerintah memberi subsidi Rp 16.500 untuk kelas III, sehingga yang dibayarkan tetap Rp 25.500.

Kendati demikian, pada 2021 mendatang, subsidi yang dibayarkan pemerintah berkurang menjadi Rp 7.000, sehingga yang harus dibayarkan peserta adalah Rp 35.000.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Meski Iuran Sudah Dinaikkan, BPJS Kesehatan Mengaku Masih Defisit
Penulis: Seno Tri Sulistiyono

Editor: Rizkianingtyas Tiarasari
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved