Mahfud MD Sebut DKI Juara Penularan Covid-19 Meski Tak Pilkada, Fadli Zon: Kasihan Gelar Profesornya

TRIBUNPALU.COM - Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ( Menko Polhukam) Mahfud MD.

Diketahui sebelumnya Mahfud MD menyebut penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta dan Aceh naik tinggi meskipun kedua daerah tersebut tak menggelar Pilkada 2020.

Mahfud MD menyampaikan hal tersebut seusai menggelar rapat evaluasi bersama Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, KPU, Bawaslu, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, dan BIN terkait tahapan kampanye Pilkada.

"Di DKI dan Aceh yang tidak ada Pilkada justru angka terinfeksi tinggi. Di Aceh itu naik tinggi, di DKI selalu menjadi juara 1 tertinggi penularannya," kata Mahfud dalam konferensi pers yang disiarkan melalui akun Instagram Kemendagri, Jumat (2/10/2020).

• Kim Jong Un Doakan Trump agar Cepat Sembuh dari Covid-19

• Tingginya Popularitas Among Us Memberikan Dampak Positif pada Discord

Kebalikan dengan DKI dan Aceh, Mahfud menyebut kasus Covid-19 di daerah-daerah penyelenggara Pilkada justru mengalami penurunan. Daerah penyelenggara Pilkada yang masuk zona merah Covid-19 turun dari 45 menjadi 29.

Sementara itu, di daerah-daerah yang tak menggelar Pilkada, zona merah naik dari 25 menjadi 33 dalam seminggu terakhir.

Menurut Mahfud, hal ini membuktikan bahwa kerawanan Covid-19 tak bergantung dari penyelenggaraan Pilkada.

"Dari hasil evaluasi hari pertama, kerawanan itu tidak terletak kepada daerah itu ada Pilkada atau tidak, tetapi pada kedisiplinan di dalam melaksanakan protokol kesehatan," ujarnya.

Mahfud menekankan hal yang paling penting dalam Pilkada adalah komitmen semua pihak terhadap disiplin protokol kesehatan.

• Jessica Iskandar Tuai Hujatan Gegara Cium Bibir El Barack Sambil Berendam di Kolam Renang

Ia mengaku telah menginstruksikan kepada Polri, TNI, dan Satpol PP untuk tegas menegakkan disiplin protokol kesehatan Pilkada melalui tiga strategi, yakni mitigatif atau preventif, persuasif, dan terakhir represif.

"Kalau diperlukan, harus ada tindakan represif, artinya penegakan hukum yang sifatnya ultimum remedium (upaya terakhir)," kata Mahfud.

"Saya katakan kepada Polri, TNI, Satpol PP, dan aparat penegak hukum lain, sekali kita lembek, sekali kita kalah terhadap pelanggaran, akan terjadi pelanggaran berikutnya dan tempat lain berikutnya," tutur dia.

Rupanya pernyataan tersebut menuai sorotan dari Fadli Zon.

Fadli Zon menyayangkan pernyataan yang dibuat oleh Mahfud MD tersebut.

Tak hanya itu, Fadli Zon bahkan menyindir gelar profesor yang didapatkan Mahfud MD.

Hal ini diungkapkan Fadli Zon lewat cuitan di akun Twitternya.

"Kalau benar pernyataan Pak @mohmahfudmd spt ini, saya kasihan gelar profesornya," tulis Fadli Zon.

Komentar Epidemiolog Soal Pernyataan Mahfud MD

Epidemiolog Universitas Airlangga, Laura Navika Yamani, menegaskan bahwa tingginya kasus Covid-19 di DKI Jakarta tidak ada korelasinya dengan tidak diselenggarakannya Pilkada di provinsi ini.

“Saya rasa tidak ada korelasinya. Penyebaran Covid-19 itu tergantung dari virus, dari mobilitas masyarakat. Virus ini menular ketika ada interaksi, dikhawatirkan kalau ada Pilkada yang cenderung banyak kegiatan berkerumun sehingga penularan juga cepat,” jelas Laura ketika dihubungi Kompas.com pada Jumat (2/10/2020).

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan bahwa penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta dan Aceh naik tinggi meskipun kedua daerah tidak menggelar Pilada 2020.

"Di DKI dan Aceh yang tidak ada Pilkada justru angka terinfeksi tinggi. Di Aceh itu naik tinggi, di DKI selalu menjadi juara 1 tertinggi penularannya," kata Mahfud dalam konferensi pers yang disiarkan melalui akun Instagram Kemendagri, Jumat.

Mahfud melanjutkan bahwa kasus Covid-19 di daerah-daerah penyelenggara Pilkada justru mengalami penurunan.

• Data Covid-19 Dunia: Ada Tambahan 314 Ribu Kasus dalam 24 Jam, Total Kasus saat Ini Capai 34.8 Juta

Laura tidak menampik fakta bahwa Aceh dan DKI Jakarta tingkat kasus Covid-19 yang tinggi, tetapi bukan sebab tidak menyelenggarakan Pilkada

“Oke sekarang memang tinggi Jakarta. Tapi DKI Jakarta itu mobilitas memang tinggi, kita amati saja, bagaimana interaksi masyarakat di daerah. Ini yang akan memberikan dampak penyebaran pada kasus Covid-19," tambah Laura.

Laura berpesan, jika memang akan menyelenggarakan Pilkada, maka kondisi harus sangat aman. Protokol kesehatan harus jadi yang utama, interaksi langsung masyarakat juga harus dikurangi agar tidak menimbulkan klaster-klaster baru.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mahfud Sebut DKI Juara 1 Penularan Covid-19 meski Tak Gelar Pilkada" dan "Pernyataan Mahfud soal DKI Jakarta Juara 1 Penularan Covid-19 Dinilai Tidak Relevan"

(TribunPalu.com/Kompas.com)