SBY Dinilai Lebih Baik Tanggapi Kritik daripada Jokowi, Mahfud MD: Selalu Disalahkan Pemerintah Baru
Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi tudingan penanganan kritk di era Presiden SBY lebih baik daripada di era Presiden Jokowi saat ini.
Pria kelahiran Sampang itu lanjut mengambil conoth bagaimana pada era Presiden Gus Dur, kemudian Presiden Megawati, mereka juga mengalami hal yang sama.
"Dulu ketika Gus Dur juga begitu, ketika Mbak Mega begitu, itu biasa saja," kata Mahfud.
Mahfud tak heran, apabila presiden yang menjabat selalu dibandingkan dengan presiden sebelumnya.
"Kayak Pak Harto kan dipuji-puji lagi sekarang, 'Enak zaman ku to'," kata Mahfud.
"Nanti semua yang sudah itu dikenang dengan kebaikan."
Mahfud meyakini ketika tiba saatnya nanti, masyarakat akan mengenang kebaikan yang diperbuat pemerintah.
"Nanti sesudah selesai dikenang kebaikannya," tandasnya.
Simak video selengkapnya mulai menit ke-7.57:
SBY Tak Masuk Daftar Nama Aktor Rusuh
Sebelumnya perhatian publik sempat tertuju kepada curhat Mantan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengeluhkan bagaimana dirinya dituding menjadi dalang aksi rusuh penolakan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta kerja.
Bahkan sejumlah politisi Partai Demokrat seperti Benny k Harman hingga Andi Arief, menuntut pemerintah memberikan klarifikasi soal tudingan SBY mendalangi demo.
Menanggapi semua hal itu, Menko Polhukam Mahfud MD merasa heran, lantaran pemerintah justru sama sekali tidak pernah menuding SBY sebagai aktor kericuhan.
Pernyataan itu disampaikan Mahfud lewat acara Mata Najwa, Rabu (14/10/2020).
Baca juga: Najwa Shihab Terpilih Sebagai Wanita Paling Dikagumi, Sudjiwo Berkelakar: Perempuan Ingin Dimengerti
Mahfud merasa tidak perlu ada yang diklarifikasi karena pemerintah memang tidak pernah menuding SBY.
"Apa yang mau saya jawab? Saya sudah diminta klarifikasi," kata dia.
"Wong kami (pemerintah) enggak pernah bilang kalau Pak SBY di belakang itu (aksi unjuk rasa)."

Politisi berdarah Madura itu mengatakan bahwa nama SBY juga tidak pernah dicurigai dalam rapat-rapat internal negara.