Pemprov DKI Akan Tertibkan Rumah di Bantaran Sungai, Yunarto Wijaya Berkomentar: Kayak Pernah Dengar
Pemprov DKI akan tertibkan bantaran sungai demi antisipasi banjir. Yunarto Wijaya berkomentar dan sarankan agar Wagub DKI yang muncul ke media.
lihat foto
TRIBUNPALU.COM - Direktur Eksekutif lembaga survei Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya memberikan komentar terkait kebijakan yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Yakni terkait dengan langkah antisipasi bencana banjir yang kemungkinan terjadi di musim hujan tahun ini.
Rencananya, Pemprov DKI akan menertibkan bangunan di bantaran sungai yang diduga menjadi penyebab bencana banjir dari tahun ke tahun.
Mengetahui hal tersebut, Yunarto Wijaya merasa pernah mendengar kebijakan tersebut sebelumnya.
Komentar tersebut kemungkinan besar merujuk pada kebijakan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok semasa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Baca juga: Jelang Musim Hujan, Anies Baswedan Panjatkan Doa: Semoga Kita Dibebaskan dari Ancaman Banjir
Ahok pernah melakukan kebijakan serupa yang ia sebut sebagai normalisasi sungai sekaligus relokasi warga di bantaran sungai ke sejumlah rumah susun (rusun) miliki Pemprov DKI Jakarta.
Dikutip dari Kompas.com, kebijakan yang tegas itu justru membuat Ahok kerap disebut tidak manusiawi, khususnya dalam permasalahan penertiban warga di bantaran sungai untuk kepentingan normalisasi sungai dan waduk guna mengatasi banjir Jakarta.
"Justru kalau saya membiarkan warga terendam banjir di setiap musim hujan lah yang tidak manusiawi," kata Ahok dalam Buku 'Kebijakan Ahok' oleh Basuki Tjahaja Purnama.
Menurut pengakuannya, menertibkan warga di bantaran sungai bukan hal yang mudah.
Ahok juga menegaskan bahwa dirinya tidak asal menggusur warga.
Sebab, pemerintah saat itu merelokasi warga dari bantaran sungai ke sejumlah rumah susun (rusun) milik Pemprov DKI Jakarta.
Baca juga: Ini yang akan Dilakukan Ahok, Jika Dirinya Menjadi Presiden: Langsung Ada Pemutihan Dosa Lama
Saat proses sosialisasi kala itu, Ahok mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta membutuhkan waktu sekitar tiga tahun untuk membujuk warganya agar mau direlokasi demi menyelesaikan masalah banjir.
"Apakah saya serta merta main gusur saja? Tanpa sosialisasi?" ucap dia.
"Sosialisasi soal normalisasi sungai dan waduk kepada warga ini membutuhkan waktu cukup lama. Saya membutuhkan setidaknya tiga tahun agar sebagian besar warga mengerti dan memahami soal program pengentasan masalah banjir ini," ujar Ahok.
Saat ini kebijakan yang serupa pun akan dilakukan Pemprov DKI.
