Penanganan Pandemi, Effendy Gazali: Presiden Sudah 3 Kali Marah ke Menteri, Reshuffle atau Perbaiki

TRIBUNPALU.COM - Pakar komunikasi politik Effendi Gazali menyoroti satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam hal reshuffle kabinet.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Kabar Petang di TvOne, Rabu (20/10/2020).

Diketahui sebelumnya Jokowi sempat menyebutkan wacana merombak kabinet (reshuffle), terutama terkait penanganan pandemi Covid-19.

Menanggapi hal itu, Effendi menyinggung ancaman itu tidak hanya dilontarkan sekali-dua kali, melainkan tiga kali dalam pidato kemarahan Jokowi.

"Ini sudah tiga kali lebih setidaknya catatan saya bahwa Bapak Presiden itu marah, 18 Juni, 13 Juli, dan 27 Juli," papar Effendi Gazali.

Dalam pidatonya, Jokowi menyebutkan tidak akan segan mengambil langkah reshuffle jika memang diperlukan.

Ancaman itu ia lontarkan kepada jajaran kabinetnya yang dirasa tidak tanggap menangani situasi darurat pandemi Covid-19.

Setelah berulang kali marah, pernyataan Jokowi ini dinilai menimbulkan spekulasi di masyarakat.

"Kita semua berspekulasi diganti atau tidak, diganti atau tidak," komentarnya.

Pakar politik itu menilai sudah bukan saatnya lagi reshuffle menjadi sekadar ancaman, tetapi harus ditegaskan dalam suatu keputusan.

Ia menambahkan, meskipun reshuffle tidak jadi dilakukan, harus ada evaluasi khusus.

"Saya rasa, kalau berbasis komunikasi publik ini, memang sudah selayaknya kali ini dilakukan keputusan. Kalau memang mau diganti, itu hak prerogatif presiden," papar Effendi.

"Kalau tidak, kita lakukan perbaikan mendasar," tambah dia.

Ia memberi contoh pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang dipimpin Menteri Terawan Agus Putranto.

Kemenkes banyak disorot terkait perannya dalam penanganan Covid-19.

Meskipun tidak menunjuk satu tokoh yang harus bertanggung jawab, ia menilai harus ada perbaikan mendasar di Kemenkes.

"Saya mau langsung saja memberi contoh. Misalnya Kementerian Kesehatan," ungkap Effendi.

Ia menilai Kemenkes seakan terputus kerja sama dengan institusi terkait, seperti para ahli epidemiolog, virolog, pakar kesehatan masyarakat, termasuk Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam menanggulangi Covid-19.