Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf Amin, Fadli Zon: Sepertinya Hanya Presiden yang Merasa Tak Ada Beban

TRIBUNPALU.COM - Politisi Partai Gerindra Fadli Zon turut menyoroti satu tahun kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Seperti diketahui tepat pada hari Selasa (20/10/2020), pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin genap berjalan satu tahun.

Selama satu tahun itu pula banyak kebijakan yang mendapat sorotan dari berbagai pihak.

Salah satunya dari Fadli Zon.

Secara blak-blakan Fadli Zon mengungkapkan bahwa selama pemerintahan Presiden Jokowi banyak kemunduran yang terjadi di Indonesia.

Baca juga: 4 Kesepakatan Kerja Sama Indonesia-Jepang: Penanganan COVID-19 hingga Pembentukan Travel Corridor

Baca juga: Satu Tahun Berlalu, Mengingat Kembali Janji Joko Widodo dalam Bingkai Visi Indonesia

Lantas, Fadli Zon mengatakan bahwa ada empat beban berat yang bobotnya kian besar selama pemerintahan Presiden Jokowi.

"Kalau diminta menilai perjalanan setahun terakhir, apalagi enam tahun terakhir, tanpa bermaksud melebih-lebihkan, cukup jelas saya melihat ada banyak sekali kemunduran yg telah kita alami," tulis Fadli Zon di akun Twitternya.

"Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo @jokowi, rakyat dan negara sama-sama memikul beban yang kian berat."

"Saya mencatat, ada empat beban berat yang bobotnya kian besar selama pemerintahan Presiden @jokowi berlangsung," papar Fadli Zon.

Yang pertama adalah beban utang.

Menurut Fadli Zon, selama kepemerintahan Presiden Jokowi utang Indonesia bukan semakin menyusut, malah semakin naik.

Baca juga: Satu Tahun Pemerintahan Jokowi - Maruf Amin: Utang Meroket, Catatan Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Bahkan saat ini Indonesia menempati urutan ke-6 negara dengan utang tertinggi.

"Pertama, adalah beban utang. Akibat miskalkulasi, mismanajemen, serta kerja-kerja pembangunan tuna konsep, Indonesia kini harus menanggung beban utang yg sangat berat," ujarnya.

"Mengutip laporan Bank Dunia, "International Debt Statistics 2021” utang luar negeri Indonesia saat ini menempati urutan ke-6 tertinggi di antara negara-negara berpendapatan menengah dan rendah," ungkap Fadli Zon.

Yang kedua adalah beban hukum.

Fadli Zon menguraikan bahwa kerusakan tatanan hukum di era pemerintahan Presiden Jokowi sangat kasat mata.

Sebagai contohnya adalah penerbitan omnibus law UU Cipta Kerja yang langsung memangkas 79 undang-undang lainnya di berbagai sektor yg berlainan.

Ia menilai bahwa penerbitan regulasi ini bukanlah terobosan hukum, melainkan bentuk perusakan hukum.

"Kedua, adalah beban hukum. Kerusakan tatanan hukum di era pemerintahan sekarang ini sangat kasat mata. Dulu, di periode pertama, kita pernah disuguhi 16 paket kebijakan hukum dan ekonomi.

Kini, di tahun pertama periode kedua, kita disuguhi omnibus law Cipta Kerja, satu undang-undang sapujagat yg langsung memangkas 79 undang-undang lainnya di berbagai sektor yg berlainan.

Sy melihat pola penerbitan regulasi semacam itu bukanlah bentuk terobosan hukum, melainkan bentuk perusakan hukum. Sejauh yg bisa saya pelajari, omnibus law di negara lain paling banyak mengubah 10 undang-undang," ujar Fadli Zon.

Baca juga: Tak Hanya Jokowi, 6 Tokoh Indonesia Ini Namanya Juga Dijadikan Sebagai Nama Jalan di Luar Negeri

Lantas yang ketiga adalah beban perpecahan.

Fadli Zon menjelaskan bahwa di periode pemerintahan Presiden Jokowi yang kedua, pemerintah masih bermain-main dengan isu sensitif keagamaan.

Salah satu contohnya adalah ucapan Menteri Agama Fachrul Razi yang membuat umat Islam marah.

"Ketiga adalah beban perpecahan. Di periode kedua ini, pemerintah masih bermain-main dengan sejumlah isu sensitif keagamaan.

Menteri Agama, misalnya, berkali-kali membuat umat Islam marah karena sejumlah ucapan dan kebijakannya. Pancasila, yg seharusnya menjadi alat pemersatu, melalui draf RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) malah membuat marah banyak orang," tambahnya.

Menurut Fadli Zon, di periode kedua ini, seharusnya Presiden Jokowi belajar membangun pemerintahan yang berusaha untuk melakukan proses rekonsiliasi, bukan malah kian mempertajam segregasi.

"Seharusnya di periode kedua ini Presiden @jokowi belajar membangun pemerintahan yg berusaha untuk melakukan proses rekonsiliasi, bukan malah kian mempertajam segregasi," ucapnya.

Fadli Zon menilai bahwa hanya Presiden Jokowi yang tidak memiliki beban di periode dua kepemimpinannya tersebut.

Di sisi lain, beban yang dihadapi rakyat justru bertambah banyak.

"Tahun lalu, Presiden @jokowi mengatakan bahwa ia tak punya beban apapun di periode kedua pemerintahannya. Sayangnya, yg merasa tak punya beban sepertinya hanyalah Presiden. Sementara, rakyat dan negara bebannya justru kian bertambah," pungkas Fadli Zon.

(TribunPalu.com/Lita Andari)