Kenaikan Kasus Covid-19 Pasca-Pilkada 2020 Disebut Tak Signifikan, Pandu Riono: Itu Tidak Sempurna

TRIBUNPALU.COM - Pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2020 di tengah pandemi virus corona Covid-19 menjadi sorotan.

Sebab, pelaksanaan Pilkada 2020 pada Rabu, 9 Desember 2020 mendatang bukan tanpa risiko.

Pilkada 2020 berisiko meningkatkan laju penyebaran dan penularan virus corona sebab berpotensi menimbulkan kerumunan.

Bahkan ketika Pilkada 2020 belum dilaksanakan,  tercatat sudah ada ratusan petugas KPPS dan puluhan calon kepala daerah tertular Covid-19.

Namun, pemerintah tetap kekeuh melaksanakan Pilkada 2020 meski angka kasus Covid-19 di Indonesia masih terus mengalami kenaikan.

Bahkan pada Kamis (3/12/2020) kemarin, Indonesia mencatatakan rekor baru kasus harian Covid-19.

Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mencatat 8.369 temuan kasus baru, per Kamis (3/12/2020).

Menurut grafik yang dirilis Satgas Covid-19, ini merupakan catatan penambahan kasus tertinggi sepanjang masa pandemi di Tanah Air.

Adapun atas temuan tersebut jumlah kasus virus corona bertambah menjadi 557.877 orang.

Lalu, jumlah pasien sembuh menjadi 462.553 atau 82,9 persen. Sementara, kasus kematian akibat pandemi bertambah 156 jiwa menjadi 17.355.

Baca juga: Keakuratan Rapid Test Deteksi Covid-19 Dipertanyakan, Simak Penjelasan Ahli Soal Rapid Tes & PCR

Baca juga: 6 Fakta Bupati Banggai Laut Terjaring OTT KPK: 16 Orang Diamankan, Calon Petahana di Pilkada 2020

Baca juga: Tiga Mantan Presiden AS, Barack Obama hingga Bill Clinton Ajukan Diri untuk Suntik Vaksin Covid-19

Salah satu sorotan terhadap Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19 berasal dari ahli epidemiologi Universitas Indonesia (UI), Dr. Pandu Riono, MPH., Ph.D.

Melalui sebuah cuitan di akun Twitternya, Pandu Riono mengunggah retweet-an artikel media online disertai komentarnya pada Jumat (4/12/2020).

Dalam cuitan tersebut, Pandu Riono menyentil Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito.

Artikel yang di-retweet oleh Pandu Riono menyebutkan bahwa pemerintah tetap percaya diri melaksanakan Pilkada 2020 karena menilai kenaikan kasus Covid-19 setelah hajatan pemilihan umum (pemilu) diselenggarakan tidak signifikan.

Satgas Penanganan Covid-19 pun mengambil contoh negara-negara lain yang mengadakan pemilu.

Seperti, Kroasia, Korea Selatan, hingga Trinidad dan Tobago.

Terkait hal tersebut, Pandu Riono pun mempertanyakan sikap Wiku.

Menurut Pandu Riono, virus corona jenis baru penyebab penyakit Covid-19 memiliki banyak cara dan trik untuk menular dari satu orang ke orang lain.

Menurutnya, protokol kesehatan itu tidak sempurna, sebab tidak pernah bisa diterapkan dengan baik sejak awal kegiatan Pilkada 2020.

Kemudian Pandu Riono menyebut, peningkatan penularan Covid-19 setelah Pilkada 2020 hampir dipastikan bisa terjadi.

Dalam bagian akhir cuitannya, Pandu Riono seolah memberikan sindiran, bahwa jumlah penularan Covid-19 setelah pilkada tidak signifikan seperti yang disebutkan pemerintah, dan kasus yang ada saat ini juga belum signifikan.

"Mas W ini gimana sih, virus Covid19 punya banyak trik untuk terus menularkan. Protokol tsb tidak sempurna, tak pernah bisa diterapkan sejak awal kegiatan pilkada. Hampir dipastikan terjadi peningkatan penularan. Betul tak signifikan, jumlah kasus yg ada juga belum signifikan."

Kenaikan Kasus Covid-19 Setelah Pemilu Disebut Tak Signifikan, Satgas Contohkan Kroasia hingga Trinidad Tobago

Dikutip dari Kompas.com, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, gelaran pemilu di sejumlah negara tak berdampak signifikan pada kenaikan kasus virus corona.

Hal ini disampaikan Wiku mengutip data dari Our World in Data dan penelitian Council of Foreign Relation pada September 2020.

"Beberapa negara tidak menunjukkan dampak yang signifikan dari pelaksanaan pemilu terhadap kenaikan kasus positif Covid-19. Negara-negara tersebut adalah negara Kroasia, Republik Dominika, Malawi, Maladonia Utara, Korea Selatan,Trinidad serta Tobago di Karibia," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (3/12/2020).

Namun demikian, data dan penelitian menunjukkan bahwa di beberapa negara seperti Belarus, Polandia, Serbia dan Singapura terjadi tren peningkatan kasus Covid-19 pasca-pemilu.

Di Belarus, kenaikan kasus virus corona disebabkan oleh terjadinya demonstrasi lanjutan usai pemilu.

Di Singapura dan Polandia, kasus meningkat karena adanya pelanggaran aktivitas sosial ekonomi.

Sementara, di Serbia peningkatan kasus disebabkan karena adanya kasus Covid-19 yang tidak dilaporkan pasca-pemilu.

Untuk menghindari hal serupa di Tanah Air, Wiku meminta masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M saat pemugutan suara Pilkada 9 Desember 2020, yakni memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Wiku menyebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengatur protokol kesehatan sedemikian rupa agar pelaksanaan Pilkada tak jadi media penularan virus.

Misalnya, melakukan testing kepada petugas yang akan bertugas di tempat pemungutan suara (TPS).

Kemudian, menyiapkan tempat cuci tangan dan hand sanitizer di TPS, mewajibkan petugas dan pemilih memakai masker dan menjaga jarak, mengatur kedatangan pemilih di TPS, memeriksa suhu tubuh pemilih sebelum masuk ke TPS, hingga melakukan simulasi pemungutan suara.

Wiku berharap, dengan berbagai rancangan aturan dan protokol kesehatan ini masyarakat dapat menggunakan hak pilih mereka secara aman dan bebas dari Covid-19.

"Gelaran Pilkada dapat berlangsung aman apabila semua pihak yang terlibat disiplin untuk menerapkan semua protokol kesehatan serta mengikuti arahan yang telah ditetapkan oleh KPU terkait penyelenggaraan Pilkada," kata dia.

Menurut Wiku, penting untuk menghasilkan kepala daerah yang berkualitas dalam penanganan pandemi melalui Pilkada tahun ini.

Oleh karenanya, ia berharap masyarakat dapat menggunakan hak pilih mereka untuk memilih pemimpin yang bertanggungjawab dan memiliki kapasitas serta komitmen untuk memimpin daerah di tengah masa pandemi.

"Pelajarilah latar belakang, kompetensi, serta komitmen pemimpin daerah yang akan dipilih sebelum menentukan pilihan Anda," kata dia.

Untuk diketahui, Pilkada Serentak 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Masa kampanye berlangsung selama 71 hari, dimulai sejak 26 September dan berakhir 5 Desember 2020.

Pada 6-8 Desember 2020 akan diberlakukan masa tenang.

Sementara, hari pemungutan suara Pilkada rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kenaikan Kasus Covid-19 Setelah Pemilu Tak Signifikan, Satgas Contohkan Kroasia hingga Trinidad Tobago"

(TribunPalu.com/Rizki A.) (Kompas.com/Fitria Chusna Farisa)