Breaking News:

Gelar Aksi di Depan Gedung MK, Massa Buruh Desak Omnibus Law UU Cipta Kerja Dibatalkan Seluruhnya

"Kami meminta agar omnibus law UU Cipta Kerja dibatalkan keseluruhan karena dalam proses penyusunannya terdapat banyak kejanggalan," kata Said Iqbal.

TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. 

TRIBUNPALU.COM - Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar unjuk rasa menolak Undang-undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Rabu (16/12/2020). 

Aksi unjuk rasa massa buruh KSPI ini serentak dilakukan di 24 provinsi lain yang ada di Indonesia. 

Dalam aksinya kali ini, massa buruh KSPI mengusung dua tuntutan. 

Pertama, menuntut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dibatalkan seluruhnya.

Kedua, menuntut kenaikan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) tahun 2021.

"Aksi kami lakukan dengan menerapkan physical distancing bertepatan dengan sidang lanjutan judicial review terkait dengan omnibus law UU Cipta Kerja," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam pernyataannya kepada Tribunnews.com, Rabu.

Selain uji materiil yang saat ini sudah memasuki persidangan ketiga di MK, KSPI juga melakukan uji formil Undang-undang Cipta Kerja.

Pengajuan uji formil itu secara resmi sudah didaftarkan per tanggal 15 Desember 2020. 

Baca juga: Kasus Covid-19 Mengalami Kenaikan Signifikan di 4 Provinsi Ini Usai Libur Panjang Akhir Oktober

Baca juga: Joe Biden Menang Pemilu AS 2020, Presiden Brazil Jair Bolsonaro Akhirnya Ucapkan Selamat

Baca juga: Presiden Jokowi: Saya yang Akan Menjadi Penerima Vaksin Covid-19 Pertama

Baca juga: KSPI Ancam Adakan Mogok Kerja Nasional jika Ada Kejanggalan Uji Materi UU Cipta Kerja di MK

Baca juga: BREAKING NEWS: Presiden Jokowi Umumkan Vaksin Covid-19 akan Gratis secara Keseluruhan

Untuk uji materiil Undang-undang Cipta Kerja, materi gugatan mencakup 12 isu yang meliputi: Upah minimum, pesangon, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWTT), pekerja alih daya (outsoucing), waktu kerja, cuti, PHK, penghapusan sanksi pidana, TKA, jaminan sosial, dan pelaksana penempatan tenaga kerja.

"Sementara untuk uji formil, kami meminta agar omnibus law UU Cipta Kerja dibatalkan keseluruhan karena dalam proses penyusunannya terdapat banyak kejanggalan," kata Said Iqbal.

Halaman
12
Editor: Rizkianingtyas Tiarasari
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved