Soal Surat AHY ke Jokowi, PDIP: Demokrat Ingin Menarik Presiden dalam Permainan Mereka
Deddy Sitorus memberikan tanggapannya soal surat yang dikirimkan AHY kepada Presiden Jokowi.
lihat foto
Yang kedua apa ini persoalan hukum, kalau ini persoalan hukum ya silahkan majukan saja ke proses hukum tidak perlu Pak Jokowi menjawab," sambungnya.
Dan yang ketiga, jika ini menyangkut soal politik.
Mengapa AHY tidak melaporkan kondisi yang terjadi pada partainya kepada majelis tingginya.
"Yang ketiga apakah ini persoalan politik, mari kita lihat apakah proses penggantian seorang ketua umum itu ada dalam aturan internal demokrat? Sekarang persoalannya apakah sudah ada upaya untuk melakukan itu."
"Kenapa justru pak AHY ini tidak mengirim surat kepada majelis tingginya bahwa ada upaya segilintir kader mereka dengan orang lain,terbilat didalamnya ingin melakukan penggantiankepimpinan demokrat, karena itu perosalan internal mereka," pungkas Deddy Sitorus.
Mensesneg Tegaskan Istana Tak Akan Membalas Surat AHY
Menteri Sekretaris Negara ( Mensesneg) Pratikno mengatakan, pihaknya tidak akan menjawab surat dari AHY yang ditujukan kepada Presiden Jokowi.
Surat itu terkait isu pengambilalihan kepemimpinan AHY yang diduga melibatkan pejabat penting di lingkaran dekat Presiden dan menyeret nama Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
"Jadi kami sudah menerima surat itu, dan kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut," kata Pratikno, melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (4/2/2021).
• Pengamat Politik Universitas Tadulako: Isu Kudeta Ketua Umum Partai Demokrat Aneh dan Lucu\
• DPC Demokrat di Sulawesi Utara Sebut Sempat Ditawari Uang Rp 100 Juta oleh Tim Kudeta, dan Ditolak
Pratikno mengatakan, surat AHY tak akan dijawab pihaknya lantaran berisi tentang dinamika internal Partai Demokrat.
"Karena itu adalah perihal dinamika internal partai, itu adalah perihal rumah tanggal internal Partai Demokrat yang semuanya kan sudah diatur di dalam AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga)," ujar dia.
Sebelumya, AHY mengaku telah mengirimkan surat ke Presiden Jokowi pada Senin (1/2/2021).
Melalui suratnya, AHY meminta klarifikasi tentang isu adanya gerakan yang mengarah pada upaya mengambil alih kepemipinan Partai Demokrat.
Berdasarkan informasi yang diperoleh AHY, gerakan tersebut turut melibatkan pejabat penting yang berada di lingkaran dekat Presiden.
AHY juga menyebut gerakan itu sudah mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi.
