Utang Pemerintah Indonesia Tembus Rp 6.000 T, Ternyata Begini Rinciannya

TRIBUNPALU.COM - Utang Pemerintah Indonesia tembus Rp 6.000 T di era kepemimpinan kedua Presiden Joko Widodo.

Berdasarkan data dari APBN KiTa Kementerian Keuangan, porsi utang pemerintah terdiri dari surat berharga negara Rp 5.221,65 triliun dan pinjaman Rp 852,91 triliun.

Detilnya, surat berharga negara dari domestik terdiri dari surat utang negara Rp 3.303,78 dan surat berharga syariah negara Rp 721,84 triliun.

Kemudian, ada valas di surat utang negara Rp 946,37 triliun dan surat berharga syariah negara Rp 249,66 triliun.

Baca juga: Longsor Tambang di Parigi Moutong, Korban Dievakuasi ke Puskesmas

Baca juga: Transportasi Laut Terdampak Pandemi Covid-19, Pelni Palu: Penumpang Kapal Turun 60 Persen

Baca juga: Longsor di Tambang Emas Desa Buranga Parimo, Hasil Evakuasi Awal Ada Tiga Petambang Terjebak

Sementara porsi pinjaman, rinciannya bilateral Rp 333,76, multilateral Rp 464,21 triliun, dan commercial banks Rp 42,97 triliun.

Kemudian jika dilihat dari sumber utang, terdiri dari utang luar negeri (ULN) sebesar Rp 5.803,2 triliun dan utang dari dalam negeri sebesar Rp 271,36 triliun.

Dalam keterangan tertulisnya (15/02/2021), Bank Indonesia (BI) menyatakan ULN terdiri dari sektor publik yaitu pemerintah dan bank sentral sebesar US$ 209,2 atau Rp 2.907 triliun.

Sedangkan ULN sektor swasta termasuk BUMN sebesar US$ 208,3 atau Rp 2.895 triliun.

"Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia pada akhir triwulan IV 2020 tumbuh sebesar 3,5% (yoy), menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 3,9% (yoy)," kata Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono.

Jadi, meskipun jumlah utang di akhir Desember 2020 lebih besar, pertumbuhan nya menurun dibanding akhir September 2020. Itu terjadi karena ULN swasta yang menurun dampak pandemi Covid, yang membuat kegiatan usaha lesu.

Baca juga: Ghozali Siregar dan Omid Nazari Putuskan Hengkang dari Persib Bandung Jelang Piala Menpora

Baca juga: Cerita Pasutri di Malang Miliki 16 Anak, Menikah di Usia 12 Tahun, Kini Terancam Tak Punya Rumah

Baca juga: Yakin Moeldoko Terlibat dalam Kudeta Partai Demokrat, SBY: di Luar Pengetahuan Presiden Jokowi

Sementara ULN pemerintah meningkat. Menurut BI, ada sejumlah faktor yang membuat ULN pemerintah meningkat. Diantaranya kebutuhan dana untuk penanganan Covid dan pemulihan ekonomi nasional.

ULN pemerintah itu terbagi dalam sejumlah sektor. Yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 23,9%, sektor konstruksi 16,7% , sektor jasa pendidikan 16,7%, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 11,9%, serta sektor jasa keuangan dan asuransi 11,1%.

Sedangkan ULN swasta, 77,1% bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, sektor industri pengolahan, dan sektor pertambangan dan penggalian.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.tv dengan judul Ini Rincian Sumber Utang Pemerintah yang Capai Rp 6.000 T