AHY Minta Kepada Presiden Jokowi agar Tidak Berikan Pengesahan pada KLB Partai yang Ilegal

TRIBUNPALU.COM - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akhirnya buka suara terkait kongres luar biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Menanggapi soal KLB tersebut AHY menyampaikan pemintaan pihaknya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak mengesahkan KLB yang ditejadi di kubu Partai Demokrat.

"Saya meminta dengan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo khususnya Menteri Hukum dan HAM untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum tadi," kata AHY saat konfrensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (5/3/2021).

Baca juga: Tanggapi Terpilihnya Moeldoko Jadi Ketum Demokrat, AHY: Ketum Abal-abal Versi KLB Ilegal

Baca juga: AHY Ungkap Kejanggalan KLB di Sumut: Ada Peserta Sudah Pindah Partai Tiba-tiba Pakai Jaket Demokrat

Diketahui dalam KLB yang dinilai ilegal oleh AHY tadi telah menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum terpilih.

Dia menuturkan, bahwa pelaksanaan KLB tersebut dinilai inkonstitusional dalam segi aturan hukum karena tidak sesuai dengan konstitusi yang ada di Partai Demokrat.

Di mana yang dimaksud konstitusi di Partai Demokrat menurut AHY yakni adanya AD/ART yang mengatur, terlebih soal KLB.

"KLB ini tidak sesuai dengan konstituen Demokrat, (berdasarkan AD ART) harus disetujui dan didukung dua pertiga dari jumlah DPD, dan setengah dari jumlah DPC dan itu merupakan angka minimal, dan persetujuan dari ketua Majelis Partai," kata AHY.

Baca juga: Ungkap Dendam Pada AHY, Wanita Emas Ngotot Jadi Ketum Demokrat di KLB: Saya Digunting Dalam Lipatan

Sedangkan kata dia, pada KLB yang terjadi siang tadi seluruh anggota, baik dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat tidak mengikuti KLB tersebut.

Seluruhnya kata AHY dikonfrimasi berada di daerah masing-masing. Oleh karenanya AHY mengatakan bahwa KLB yang terjadi siang tadi merupakan ilegal.

Lebih lanjut dia mengatakan, KLB yang terjadi juga didasari oleh niat yang buruk serta dilakukan dengan cara-cara yang buruk.

AHY mengatakan, sebagai negara demokrasi Indonesia seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, independensi, dan kedaulatan partai politik.

Karena itu dirinya juga meminta agar pemerintah tidak tinggal diamatas langkah Moeldoko yang dinilai telah memecah belah partai.

"Saya minta negara dan aparat pemerintah untuk tidak melakukan pembiaran atas kegiatan ilegal yang dilakukan KSP Moeldoko untuk memecah-belah partai Demokrat," ucapnya. 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Permintaan AHY kepada Jokowi : Jangan Berikan Pengesahan KLB Partai yang Ilegal,