Soroti Terpilihnya Moeldoko, Yunarto: Alangkah Lebih Baik KSP Tidak Boleh Merangkap Ketum Partai
Direktur Charta Politika, Yunarto Wijaya menyoroti soal terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Sumatera Utara.
lihat foto
TRIBUNPALU.COM - Direktur Charta Politika, Yunarto Wijaya menyoroti soal terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Sumatera Utara.
Seperti diketahui dalam kongres yang berlangsung di Hotel The Hill Sibolangit tersebut, Moeldoko terpilih untuk memimpin Partai Demokrat ke depan.
Keputusan ini pun sudah diketuk dalam sidang, namun masih menunggu persetujuan Moeldoko, yang langsung ditelpon panitia kongres
"Bapak Moeldoko yang terhormat, kami sepakat bapak sebagai Ketua Demokrat," ujarnya.
Mendengar hal tersebut, Moeldoko pun memberikan 3 pertanyaan sebelum menerima amanah tersebut, yaitu meminta kader untuk serius mendukungnya.
"Walaupun secara aklamasi memberikan kepracayaan kepada saya. tapi saya ingin memastikan keseriusan teman-teman semua," ujarnya.
Kemudian karena para peserta KLB serius untuk mendukung, Moledoko pun menerima.
"Baik, saya terima menjadi Ketua Umum Demokrat," ujarnya.
Baca juga: Malu Pernah Beri Jabatan pada Moeldoko, SBY: Saya Mohon Ampun Kepada Allah Atas Kesalahan Itu
Baca juga: Moeldoko Kudeta Demokrat Demi Pilpres 2024, Kunto: Punya Partai Aja Dulu, Elektabilitas Belakangan
Baca juga: KLB Demokrat di Sumut Dinilai Langgar Prokes, Polisi: Itu Tanggung Jawab Satgas Covid-19 Sumut
Terkait dengan hal ini, Yunarto Wijaya mencoba menyampikan pendapatnya.
Menurut Yunarto Wijaya jika seseorang telah menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) alangkah lebih baiknya tidak merangkap sebagai Ketua Umum Partai.
Tidak hanya KSP, bahkan menurut Yunarto seorang menteri seharusnya juga tidak menjadi pengurus partai.
Hal ini lantaran menurut Moeldoko KSP adalah perwakilan wajah kepala pemerintahan.
"Yang jauh lbh penting dari urusan internal partai demokrat, alangkah baiknya Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) tidak boleh merangkap Ketua Umum Partai.
Menteri saja seeloknya bukan pengurus partai, apalagi Kepala KSP yang jelas2 mewakili wajah kepala pemerintahan/negara," tulis Yunarto Wijaya.
Tanggapan AHY
