Normalisasi Sungai Dilanjutkan, Yunarto Wijaya Beri Dukungan: Meski Bingung Wagub Melulu yang Bicara
Setelah tiga tahun mandek, akhirnya program normalisasi sungai dilanjutkan. Yunarto Wijaya mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta: lupakan perdebatan.
lihat foto
TRIBUNPALU.COM - Pengamat politik Yunarto Wijaya memberikan dukungannya kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan melanjutkan progam normalisasi sungai.
Yunarto Wijaya memang kerap memberikan perhatian khusus untuk jajaran Pemprov DKI Jakarta, terutama pada situasi politik dan penanganan banjir.
Seperti masalah program normalisasi sungai yang dicanangkan eks Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama yang tergantikan dengan rencana naturalisasi sungai yang digaungkan gubernur saat ini, Anies Baswedan.
Program penanggulangan banjir itu menuai pro dan kontra di masyarakat.
Hingga akhirnya, kini jajaran Anies Baswedan akan mulai melanjutkan normalisasi di bantaran Kali Ciliwung setelah tiga tahun mandek.
Baca juga: Soroti Pernyataan Anies Soal Banjir Jakarta, Yunarto Wijaya: Angkat Tangan Nggak Kritik Pak Gub Lagi
Diberitakan Kompas TV, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan bahwa kurang lebih 7,6 kilometer lahan di bantaran sungai tersebut sudah bisa dinormalisasi.
"Ciliwung ada sekitar 7,6 tadi kami cek yang sudah bebas, bisa dipasang sheet pile," kata Riza dalam keterangan suara, Jumat (6/3/2021), seperti dikutip dari Kompas.com.
Riza menjelaskan, lahan yang akan dinormalisasi itu merupakan hasil dari program pembebasan lahan pada 2019-2020.
Ia berharap panjang keseluruhan sungai yang lahannya sudah dibebaskan bisa maksimal diselesaikan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).
"Kalau bisa dilakukan (normalisasi) tahun ini oleh balai besar di sungai ciliwung itu luar biasa," kata Riza.
Untuk pembebasan sisa lahan lainnya sepanjang 10 kilometer, Riza mengatakan, Pemprov DKI Jakarta menargetkan selesai pada 2022.
"Periode ini ke depan di tahun 2022 kita bisa selesaikan seluruh," kata Riza.
Baca juga: Soroti Terpilihnya Moeldoko, Yunarto: Alangkah Lebih Baik KSP Tidak Boleh Merangkap Ketum Partai
Namun, lanjut Riza, pemerintah pusat juga perlu membantu dari sisi pendanaan untuk pembebasan lahan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.
Riza mengaku sudah meminta dukungan Komisi V DPR terkait anggaran pembebasan lahan yang diminta Pemprov DKI Jakarta melalui pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Mohon dukungan dari Komisi V DPR RI untuk dukungan anggaran penanganan banjir Jakarta dan sekitarnya," kata dia.
