Rumah DP Rp 0 Program Anies Baswedan Terganjal Korupsi, Yunarto Wijaya: Kena Kasus KPK, Apa Lagi?

TRIBUNPALU.COM - Pengamat politik, Yunarto Wijaya memberikan tanggapan soal program rumah DP Rp 0 gagasan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Dia menyebutkan beberapa program Anies Baswedan yang dianggapnya bermasalah.

Satu di antaranya adalah program rumah yang dicanangkan bisa diangsur dengan uang muka Rp 0.

Program ini terganjal kasus korupsi sehingga membuat proyek rumah DP Rp 0 mandek.

Sebab, Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

Baca juga: Berkali-kali Beri Penghargaan untuk Anies Baswedan, Tito Karnavian Dinilai Nebeng Popularitas

Dikutip dari Kompas.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembelian lahan di daerah Cipayung, Jakarta Timur.

Penyidikan dilakukan setelah KPK menemukan adanya bukti permulaan yang cukup.

Hal tersebut diungkapkan oleh Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri.

"Benar, setelah ditemukan adanya dua bukti permulaan yang cukup, saat ini KPK sedang melakukan kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019," kata Ali Fikri kepada Kompas.com, Senin (8/3/2021).

Pembelian lahan yang tengah diusut KPK itu berkaitan dengan program rumah DP Rp 0 yang menjadi program andalan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz juga membenarkan bahwa Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

"Berdasarkan info yang saya dapat dari asisten perekonomian, berita tersebut benar," kata Azis melalui pesan singkat, Senin (8/3/2021).

Untuk diketahui, Pembangunan Sarana Jaya adalah badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta yang bertanggung jawab terhadap pembangunan properti Pemprov DKI Jakarta, salah satunya proyek rumah DP Rp 0.

Anies Baswedan kemudian menonaktifkan Yoory C Pinontoan sebagai Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Plt Kepala BP BUMD Provinsi DKI Jakarta Riyadi mengatakan, penonaktifan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 212 Tahun 2021.

"Pak Gubernur saat itu langsung mengambil keputusan untuk menonaktifkan yang bersangkutan. Atas kasus tersebut, Yoory akan mengikuti proses hukum dengan menganut asas praduga tak bersalah," kata Riyadi dalam keterangan tertulis.

Baca juga: AHY Hadapi Situasi Pelik Demokrat, Yunarto Wijaya: SBY Terlalu Banyak Muncul, Seolah AHY Belum Siap

Menanggapi pemberitaan tersebut, Yunarto Wijaya mengomentari beberapa program Anies Baswedan yang dia anggap bermasalah.

Yakni program OK OCE yang tampaknya tak ada perkembangan setelah Sandiaga Uno tak lagi menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Yunarto Wijaya juga menyebut program naturalisasi sungai yang kini dekat dengan normalisasi yang akan dilakukan setelah mandek selama tiga tahun.

Sekarang, dia menyoroti program rumah dengan DP Rp 0 yang terseret kasus korupsi.

Hal itu dia ungkapkan melalui akun Twitter pribadinya, @yunartowijaya.

"Oke Oce begitulah nasibnya, Naturalisasi akhirnya akrab sama normalisasi,

DP Rumah Nol kena kasus KPK, what else (apa lagi)?" cuit @yunartowijaya, Selasa (9/3/2021).

Baca juga: Jelang Pilkada DKI Jakarta, Yunarto Wijaya: Bisakah Nilai pada 2012 Itu Kembali atau Tetap Primitif?

Soal anggaran rumah DP Rp 0, Fraksi PSI: ini peringatan keras

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Eneng Malianasari juga menyoroti program rumah DP Rp 0.

Eneng menyayangkan adanya dugaan kasus korupsi terkait pengadaan tanah untuk program rumah down payment (DP) 0 rupiah di PD Pembangunan Sarana Jaya.

Kasus tersebut tengah diusut oleh KPK di mana Direktur Utama Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan diduga tersandung masalah itu.

Menurut Eneng, kejadian tersebut sebuah peringatan bagi Anies Baswesdan agar tidak membiarkan adanya penyalahgunaan anggaran.

“Kejadian ini sangat ironis di tengah situasi ribuan warga Jakarta yang belum memiliki rumah yang layak. Ini adalah peringatan keras bagi Pak Anies sebagai gubernur agar tidak melakukan pembiaran terhadap penyalahgunaan anggaran," kata Eneng kepada awak media, Senin (8/3/2021), dilansir dari TribunJakarta.com.

Baca juga: Viral Potret Anies Baswedan Baca How Democracies Die, Yunarto Wijaya: Mending Urus Pengerukan Sungai

Dipaparkan Eneng, menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta tahun 2017-2022, target jumlah rusunami di program Rumah DP 0 Rupiah adalah sebanyak 232.214 unik.

Akan tetapi, sambungnya, realisasinya masih kurang dari 1.000 unit atau tidak sampai satu persen.

Karena itu, Eneng menduga bahwa negara telah merugi hingga ratusan miliar atas masalah tersebut.

Pihak PSI, menurut Eneng, mencatat bahwa dari 2019 hingga 2021, Pemprov DKI telah menyetor penyertaan modal untuk pengadaan tanah di BUMD Pembangunan Sarana Jaya dengan nilai total mencapai Rp 3,3 triliun.

Dengan rincian APBD 2019 sebesar Rp 1,4 triliun, APBD-P 2020 Rp 900 miliar, dan APBD 2021 Rp 1 triliun.

“Dari Rp 3,3 triliun itu ada sebagian yang sudah dibelanjakan dan ada yang belum, namun kami belum mendapatkan data penyerapan anggaran lebih rinci. Oleh karena itu, persoalan ini perlu dicermati lebih jauh tidak hanya terbatas pengadaan tanah tahun 2019,” urai Eneng.

Baca juga: Kerap Kritik Anies Baswedan, Yunarto Wijaya Akui Sikapnya Bodoh & Sengaja Tunjukkan Keberpihakannya

Ditegaskan Eneng, PSI sering mempertanyakan pengadaan tanah di Sarana Jaya saat rapat-rapat pembahasan anggaran, baik dari soal anggaran maupun kesediaan lahan yang dikuasai Pemprov DKI Jakarta.

“Misalnya, apakah benar luasnya sudah sesuai analisa kebutuhan atau sekadar beli tanah saja? Lalu, untuk menghemat anggaran, apakah rusun DP 0 Rupiah bisa dibangun di tanah-tanah yang telah dikuasai oleh Pemprov DKI? Namun, itu semua tidak menjadi perhatian Pemprov DKI karena konon anggaran di Sarana Jaya tersebut untuk persediaan tanah atau land banking,” paparnya.

Eneng beranggapan, Pemprov DKI kurang terbuka dalam proses pengadaan tanah.

Padahal, menurutnya, anggaran itu rawan berhubung angkanya sangat fantastis.

“Mulai dari penetapan lokasi, penunjukan penyedia, penawaran harga, hingga negosiasi harga semuanya dilakukan secara tertutup dan offline," ujar Eneng.

Karena itu, Eneng berharap Pemprov DKI mau transparan soal sistem pengadaan tanah dalam program DP 0 Persen tersebut.

"Sudah saatnya Pemprov DKI menerapkan sistem pengadaan tanah yang transparan, sehingga publik bisa mengawal di mana lokasi tanah yang akan dibeli dan berapa harganya," pungkasnya.

(TribunPalu.com/Isti Prasetya)