Fadli Zon Tegas Tolak Kebijakan Impor Beras: Merusak Petani dan Berdampak pada Turunnya Harga Gabah
Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon menyoroti kebijakan pemerintah melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton.
lihat foto
Namun jika ditanya soal kebijakan impor beras, HKTI memberikan sikap menolak.
Berikut unggahan lengkap Fadli Zon di akun Twitternya:
"Fadli Zon : KEBIJAKAN IMPOR BERAS MERUSAK KEHIDUPAN PETANI.
@hkti
Pernyataan Sikap DPN HKTI terkait Rencana Pemerintah Impor Beras 1 Juta Ton.
Rencana impor beras 1 juta ton yg beberapa waktu lalu disampaikan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi merupakan kebijakan nirsimpati dan merusak petani.
Kebijakan ini, walau implementasinya belum diketahui bulan apa, akan langsung berdampak pada turunnya harga gabah petani secara signifikan.
Padahal tanpa ada rencana impor saja, setiap panen raya harga gabah di tingkat petani hampir selalu turun, dibawah HPP (Harga Pembelian Pemerintah). Pengumuman rencana impor beras akan memberikan efek semakin menekan harga gabah petani.
Pada Maret-April 2021 kita akan memasuki puncak panen raya musim tanam Okmar (Oktober-Maret). Menurut BPS, potensi GKG Januari-April 2021 mencapai 25,37 juta ton atau setara 14,54 juta ton beras, naik 3 juta ton dibanding periode yg sama pada 2020.
Tak ada alasan mendasar bagi Pemerintah untuk melakukan impor beras. Statistiknya jelas, cukup dan bahkan naik dibandingkan 2020. Sehingga, tak ada dasar kuat saat ini Pemerintah melakukan impor beras.
Pertanyaannya, Pemerintah didasarkan pada data apa dan siapa dalam mengambil kebijakan impor beras ini.
Keputusan terkait kebijakan pangan sebaiknya melibatkan seluruh pemangku kepentingan pertanian Indonesia. Public hearing secara komprehensif sangat diperlukan agar kebijakan pangan pemerintah tepat sasaran dan berpihak pada petani serta rakyat Indonesia.
Pemerintah jangan alergi mendengar masukan dan melibatkan organisasi petani, organisasi usaha pertanian dan akademisi, serta pihak-pihak yg terlibat dalam sektor pertanian.
Pemerintah juga jangan ujug-ujug mengeluarkan kebijakan untuk tak lama kemudian dicabut atau direvisi, padahal sudah menyebabkan kegaduhan dan tekanan penurunan harga gabah petani.
HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) @hkti dan organisasi petani lainnya siap menjadi mitra diskusi dan memberikan masukan kepada Pemerintah terkait kebijakan pangan.
Terkait kebijakan impor 1 juta ton beras, HKTI @hktimemiliki pandangan dan sikap sbg berikut:
