Breaking News:

Gejolak Partai Demokrat

Jhoni Allen Heran SBY 10 Tahun Presiden Tak Bisa Beli Kantor Demokrat, Malah Pakai Mahar Pilkada

Jhoni Allen merasa heran mengapa Ketua MTP Demokrat SBY tidak bisa membeli kantor Partai Demokrat ketika menjadi presiden dua periode.

Editor: Muh Ruliansyah
handover/tribunnews
Jhoni Allen dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 

TRIBUNPALU.COM - Salah satu penggagas Kongres Luar Biasa (KLB) Jhoni Allen merasa heran dengan mahar pilkada dan iuran dari DPC Partai Demokrat yang digunakan untuk membeli kantor Partai Demokrat di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.

Jhoni Allen merasa heran mengapa Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak bisa membeli kantor Partai Demokrat ketika menjadi presiden dua periode.

Jhoni Allen mengungkapkan, SBY mengetahui dan membenarkan adanya mahar pilkada yang dikenakan kepada kader.

Menurut Jhoni, hal tersebut disampaikan langsung oleh SBY saat keduanya bertemu di Cikeas pada 16 Februari 2021.

Baca juga: Bantuan Kuota Gratis Kemendikbud Cair 11-15 Maret, Berikut Cara Mendapatkannya

Baca juga: Ketua BEM Untad soal Kuliah Online Setahun Terakhir: Koneksi Jaringan Jadi Kendala Utama Mahasiswa

Baca juga: Bukan Sembarang Orang, Hakim yang akan Pimpin Sidang Habib Rizieq Shihab Ternyata Pendiri Pesantren

"Saya sampaikan ini pada saat pertemuan saya dengan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas tanggal 16 Februari 2021 lalu. Saya sampaikan, termasuk mahar-mahar pilkada," kata Jhoni di Jakarta, Kamis (11/3/2021), seperti dikutip Kompas.tv.

Saat itu, kata dia, SBY juga menyebut bahwa mahar tersebut digunakan untuk membeli kantor Partai Demokrat.

"Beliau mengatakan, (mahar pilkada) membeli kantor di Proklamasi," lanjut dia.

Mendengar perkataan SBY, Jhoni pun mengaku kaget dan lantas menanyakan kepada SBY mengapa selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden dari dukungan Demokrat tidak berkontribusi untuk menyediakan kantor.

"Loh, Bapak dulu presiden 10 tahun kok enggak mikirin kantor. Kenapa harus keringat dari DPC dan iuran dari fraksi tingkat II, tingkat I," tanya Jhoni.

Selain itu, mantan kader Demokrat versi Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini mengkritik perihal perubahan mukadimah atau pembukaan versi awal Partai Demokrat tahun 2001.

Dia menegaskan, mukadimah partai sejatinya tidak bisa diubah.

Oleh karenanya, ia akan melaporkan soal perubahan mukadimah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) ke pihak berwajib.

"AHY harus bertanggung jawab melakukan perencanaan terstruktur, masif, dan tertulis, merampas hak-hak demokrasi, merampas hak-hak kedaulatan dari kader Demokrat dari Sabang sampai Merauke," jelasnya.

"Dan ini akan kita laporkan sebagai pemalsuan, khususnya pembukaan atau mukadimah AD/ART tidak sesuai dengan mukadimah awalnya pendirian Partai Demokrat," sambung dia.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved