Sebut Isi Mukadimah AD/ART Demokrat Berubah, Jhoni Allen: AHY Harus Tanggung Jawab

TRIBUNPALU.COM - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Jhoni Allen Marbun kembali memberikan kritikan tajam terhadap Agus Harimurti Yudhoyono.

Kritikan ini berkaita dengan adanya perubahan mukadimah atau pembukaan versi awal Partai Demokrat tahun 2001.

Menurut Jhoni, mukadimah partai sejatinya tak dapat diubah. Atas dasar itulah, ia mengatakan bahwa pihaknya akan melaporkan soal perubahan mukadimah dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat ke pihak berwajib.

"Dan ini akan kita laporkan sebagai pemalsuan khususnya pembukaan atau mukadimah AD/ART tidak sesuai dengan mukadimah awalnya pendirian Partai Demokrat," kata Jhoni di Jakarta, Kamis (11/3/2021) seperti dikutip Kompas.tv.

Baca juga: Gatot Nurmantyo Mengaku Sempat Diajak Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Jhoni Allen: Jangan Asbun

Baca juga: Partai Demokrat Terancam Tidak Bisa Ikut Pemilu 2024, Pengamat Politik: Kalau Konflik Tidak Selesai

Lebih lanjut, ia menuturkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) harus bertanggungjawab dengan adanya perubahan mukadimah tersebut.

Sebab, dia menilai, AHY telah melakukan perencanaan secara terstruktur bahkan merampas hak kedaulatan para kader Demokrat.

"Agus Harimurti Yudhoyono harus bertanggungjawab melakukan perencanaan terstruktur, masif dan tertulis, merampas hak-hak demokrasi, merampas hak-hak kedaulatan dari kader Demokrat dari Sabang sampai Merauke," ucapnya.

Selain itu, dalam kesempatan yang sama, mantan kader Demokrat AHY ini juga membeberkan sebuah pengakuan bahwa Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengetahui dan membenarkan adanya mahar Pilkada yang dikenakan kepada kader.

Seingat dia, hal tersebut disampaikan langsung oleh SBY saat keduanya bertemu di Cikeas 16 Februari 2021 lalu.

"Saya sampaikan ini pada saat pertemuan saya dengan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas tanggal 16 Februari 2021 lalu. Saya sampaikan, termasuk mahar-mahar Pilkada," papar Jhoni.

Baca juga: Partai Demokrat Terancam Tidak Bisa Ikut Pemilu 2024, Pengamat Politik: Kalau Konflik Tidak Selesai

Baca juga: Hinca Pandjaitan Naik Darah saat Kubu Moeldoko Niat Duduki Kantor Demokrat di Proklamasi: Enak Aja

Lanjut dia, SBY juga mengatakan bahwa mahar tersebut digunakan untuk membeli kantor Partai Demokrat di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.

"Beliau mengatakan, (mahar Pilkada) membeli kantor di Proklamasi," ucapnya.

Usai mendengar perkataan SBY, Jhoni pun kaget dan lantas bertanya kepada SBY mengapa selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden dari dukungan Demokrat, tidak berkontribusi untuk menyediakan kantor.

"Loh, Bapak dulu presiden 10 tahun kok nggak mikirin kantor. Kenapa harus keringat dari DPC dan iuran dari fraksi tingkat II, tingkat I," tanya Jhoni.

Sebelumnya diberitakan, AHY telah mendatangi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan menyerahkan berkas-berkas antara lain AD/ART Partai Demokrat serta kepengurusan hasil Kongres V 2020, Senin (8/3/2021).