Dukung Wacana Presiden Tiga Periode, Politikus Gerindra: 10 Tahun Sangat Kurang

TRIBUNPALU.COM - Isu adanya wacana masa jabatan presiden tiga periode kembali mencuat belakangan ini.

Wacana presiden tiga periode muncul ke permukaan setelah mantan Ketua MPR Amien Rais menyampaikan pendapatnya mengenai adanya indikasi amandemen UUD 1945.

Pro dan kontra pun mewarnai isu wacana presiden tiga periode tersebut.

Ada pihak yang menyatakan setuju dan ada pula sebaliknya.

Politikus Partai Gerindra Arie Poyuono adalah salah satu yang setuju dengan wacana presiden tiga periode.

Baca juga: Hasil Riset WHO: Mutasi Varian Baru Covid-19 Tak Berdampak Negatif pada Keampuhan Vaksin

Baca juga: Polisi Tangkap Bandar Togel di Palu Beserta 40 Buku Ramalannya

Baca juga: Prakiraan Cuaca BMKG 33 Kota Indonesia Besok, Jumat 19 Maret 2021: 8 Wilayah Hujan Sedang dan Petir

Diketahui, sejak tahun 2019 Arief menyatakan bahwa masa jabatan presiden di Indonesia harus tiga periode atau bahkan lebih.

Menurut Arief, peraturan presiden dua periode tidak cocok dengan landscape politik di Indonesia.

Hal itu baginya akan mempengaruhi perekonomian di Indonesia.

"Saya itu mengatakan bahwa dua periode itu kurang, itu ada dasarnya. Pertama dulu itu saya berpikir dari sisi ekonominya. Artinya, saya gak tau deh dulu anggota-anggota MPR yang buat dua periode itu mikir gak sih kalau dua periode diterapkan di Indonesia dengan keadaan landscape politik yang berbeda dengan Amerika, budaya politik yang berbeda, punya dampak terhadap perekonomian di Indonesia," kata Arief dilasir dari chanel YouTube Mata Najwa, Kamis (18/3/2021).

Arief menambahkan bahwa peraturan presiden 3 periode adalah hasil tiruan dengan sistem di Amerika yang tidak sesuai dengan Indonesia.

"Bahwa dua periode yang kita copy paste itu kan lebih mendekat ke konstitusinya Amerika. Artinya Amerika cuma dua partai, dan Indonesia itu partainya berkarung-karung."

"Artinya kan tidak ada stabilitas di dalam kepemimpinan nasional. Artinya waktu 10 tahun itu sangat kurang. Makanya kenapa selama reformasi itu yang terjadi bukan industrialisasi tapi deidustrialisasi," katanya.

Dampak peraturan presiden dua periode menurut Arief membuat investor takut melakukan investasi jangka panjang.

Baca juga: Beli Barang Elektronik di Bulan Maret, Dapat Kupon Tambahan Daya di PLN Mobile

Baca juga: Dipaksa Mundur dari All England, Ini 9 Poin Hasil Koordinasi Kemenpora dengan KBRI Inggris

Baca juga: Polisi yang Ditemukan Pasca Tsunami Aceh 2004 akan Tes DNA, Terungkap Kronologi Masuk RSJ

Pasalnya tidak ada kepastian karena masa kepemimpinan yang hanya 10 tahun.

"Investasi jangka panjang pun sedikit, karena investor takut masuk ke Indonesia. Lebih banyak investasi-investasi jangka pendek dalam hal mengekploitasi sumber daya alam," jelasnya.

Arief pun meyakini bahwa banyak pihak setuju dengan pendapatnyamengenai masa jabatan presiden di Indonesia harusnya lebih dari dua periode.

Bahkan Arief berani menyebut saat ini 85 persen rakyat Indonesia setuju dengan adanya wacana presiden tiga periode.

"Kalau untuk hari ini saya meyakini 85 persen rakyat Indonesia setuju kalau tiga periode," tuturnya.(*)