Breaking News:

Pemerintah Pastikan Karyawan Dapat THR Idul Fitri, Pengusaha yang Telat Bayar Bakal Kena Denda

Melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), pemerintah memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) tetap dibayarkan kepada karyawan.

Serambi Indonesia
ILUSTRASI - Kemnaker mewajibkan pengusaha tetap membayar THR sesuai waktu yang sudah ditentukan. 

Bagi perusahaan yang mengalami kesulitan saat pembayaran THR, maka perusahaan tersebut duanjurkan melakukan mekanisme pertemuan dengan pekerja atau karyawannya.

Apabila perusahaan tidak bisa membayar tepat waktu, maka bisa dibayarkan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021, Operasional Kereta Api Akan Dikurangi

Pemerintah Tetap Gelar Vaksinasi Covid-19 Selama Bulan Ramadhan, Apakah Membatalkan Puasa?

Namun jika perusahaan tidak mampu membayar sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan peraturan perundang-undangan, maka THR bisa dibayarkan pada waktu tertentu yang sudah disepakati.

"Apabila jangka waktu penahapan atau penundaan yang disepakati telah berakhir, namun perusahaan tidak membayar THR, maka atas dasar hasil pemeriksaan Pengawas dan rekomendasi yang diberikan, perusahaan dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan," katanya.

Dalam Raker ini tidak hanya membahas soal THR saja.

Menteri Ida juga membeberkan kebijakan pemerintah dalam mengatasi masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) dari Tiongkok.

Selain itu Ida juga memaparkan langkah pemerintah saat mengatasi PHK akibat Covid-19, serta membahas bantuan Kemnaker kepada para pekerja informal.

Baca juga: Singgung Pernikahan Atta yang Dihadiri Pejabat Negara, Haris Azhar Beri Tantangan Ini ke Pemerintah

Baca juga: Pemerintah Izinkan Shalat Tarawaih dan Shalat Idul Fitri 1442 H Dilakukan Berjamaah, Ini Syaratnya

Raker yang digelar secara virtual tersebut juga diikuti Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid 19 yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, dan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Tatang Budie Utama Razak.

(TribunPalu.com/Hakim)

Penulis: Rahman Hakim
Editor: Ananda Putri Octaviani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved