Breaking News:

Bicara soal Kebebasan Pers, Mahfud MD: Itu Mitra Kerjasama yang Baik untuk Pemerintah

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menpolhukam), Mahfud MD menyatakan jika kebebasan pers tidak bisa diganggu gugat.

Kompas.com/Kristanto Poernomo
ILUSTRASI - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menyampaikan gagasannya terkait kebebasan pers dalam dialog Kebebasan Pers dan Profesi Wartawan di Kantor Kemenkopolhukan Jakarta, Jumat (16/4/2021). 

Lebih lanjut Mahfud menjelaskan, jika jatuhnya resim di Indonesia salah satunya diakibatkan oleh buruknya hubungan rezim dengan pers.

Pada mulanya memang baik-baik saja, namun di akhir kejatuhannya hubungan tersebut menjadi buruk.

Mahfud menyebut misalnya fenomena pemberedelan pers oleh rezim Orde Lama atau Orde Baru yang termuat dalam buku-buku sejarah.

"Sekarang di era reformasi ini langsung pemerintah membuat sikap untuk izin penerbitan SIUPP itu ditiadakan. Surat izin usaha penerbitan pers ditiadakan. Silakan pers bebas. Mau izin mau tidak terbit saja, yang penting bertanggung jawab. Jadi sekarang ini kalau saya pribadi ya memang itu yang bisa menjadi pengawal bagi kelangsungan negara," kata Mahfud.

Pemerintah larang kegiatan dan aktivitas Front Pembela Islam (FPI), Mahfud MD: FPI bubar secara de Jure 21 Juni 2019 sebagai organisasi masyarakat.
Pemerintah larang kegiatan dan aktivitas Front Pembela Islam (FPI), Mahfud MD: FPI bubar secara de Jure 21 Juni 2019 sebagai organisasi masyarakat. (Tangkapan Layar Kompas TV)

Baca juga: Dokter yang Peringatkan Virus Corona Tewas, Muncul Surat Terbuka Tuntut Kebebasan Berpendapat

Baca juga: Foto Lipatan Perut Tara Basro Langgar UU ITE, Fiersa Besari: Kaku Terhadap Kebebasan Berpendapat

Bagi Mahfud, yang harus dimusuhi saat ini adalah akun-akun bodong yang terorganisir.

Akun-akun di sosial media tersebut tidak memiliki penanggung jawab, kode etik dan organisasi.

"Itu yang sebenarnya musuh kita. Kalau saudara ini bagi pemerintah tentu harus dianggap sebagai teman kerja untuk mencapai tujuan bersama dari konstitusi kita. Tujuan kita itu kan sama, membangun negara kesatuan republik Indonesia yang bersih, berdaulat, adil, dan makmur sesuai dengan tujuan-tujuan yang sudah disepakati bersama," pungkasnya.

(TribunPalu.com/Hakim)

Penulis: Rahman Hakim
Editor: Ananda Putri Octaviani
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved