DPR Papua Minta Pemerintah Lakukan Pendekatan Dialog: Kalau Aceh Bisa Kenapa Papua Tidak Bisa

TRIBUNPALU.COM - Gugurnya Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua, Brigjen TNI Gusti Putu Danny Nugraha setelah ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Beoga, Papua, Minggu (25/4/2021), telah membuat suasana di Bumi Cenderawasih semakin menegang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara langsung memerintahkan aksi militer kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto demi memburu seluruh anggota KKB.

Tak hanya itu, pemerintah juga telah menetapkan KKB Papua sebagai kelompok teroris.

Anggota DPR dari Derah Pemilihan (Dapil) Papua, Yan Permenas Mandenas memberikan saran agar pemerintah mengutamakan pendekatan dialog kepada masyarakat Papua dalam menyelesaikan konflik di Papua.

Baca juga: KKB Papua Ditetapkan Sebagai Teroris, Ini Pembagian Tugas Polri, TNI, dan BIN Dalam Penagkapan

Baca juga: Nyali Menciut, KKB Mohon Jokowi Hentikan Operasi Militer, Dulu Pernah Syok Karena Dibully Netizen

Hal ini demi mencari jalan tengah terhadap situasi konflik di Papua.

“Yang saya sarankan itu dengan pendekatan dialog dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini malah itu justru mampu untuk menyelesaikan masalah Papua karena kita bisa mengajak semua tokoh-tokoh itu turun gunung melalui rekonsiliasi yang ingin kita bicarakan dan konsep dialog yang kita dorong,” ungkap Yan Permenas saat dihubungi Kompas.com, Kamis (29/4/2021).

Yan Permandes berharap, pemerintah menempuh langkah seperti ketika menyelesaikan konflik Aceh, di Papua. 

“Kalau masalah Aceh bisa diselesaikan melalui perundingan kenapa masalah Papua tidak bisa diselesaikan melalui perundingan, ada apa sebenarnya ini,” tuturnya.

Di sisi lain, anggota Komisi I DPR RI itu juga mempertanyakan kemampuan IT dan intelijen negara dalam menangani kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Baca juga: Pemerintah Tetapkan KKB Sebagai Teroris, Gubernur Papua: Sebaiknya Konsultasi Bersama PBB Dulu

Ia berpendapat, kelemahan tersebut membuat KKB di Papua menjadi sangat leluasa.

“Nah kemampuan intelijensi kita sangat lemah mendeteksi pergerakan KKB sehingga mereka sangat leluasa sekali di wilayah Papua untuk bisa melakukan aksi teror dengan berbagai ancaman yang mereka lakukan sampai juga ancaman nyawa pun jadi korban,” ucapnya.

Saat ini diketahui pemerintah susah memberikan label terorisme terhadap kelompok kriminal bersenjata di Papua.

Atas penetapan itu, Yan Permendas berharap situasi di daerahnya tidak semakin bergejolak.

Menurutnya, tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan permasalahan jangka panjang di Papua selain melalui dialog bersama.

“Jangan sampai kita melihat rakyat Papua ini sebagai obyek yang nanti kita basmi dengan cara kita dan akhirnya ini menimbulkan yang lebih keras dan pelanggaran HAM yang begitu hebat,” ucapnya.