KKB Dilabeli Teroris Dinilai Sebagai Kebijakan Terburuk Jokowi atas Papua

TRIBUNPALU.COM - Ketua Setara Institute, Hendardi menyebut, label teroris yang disematkan kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai kebijakan terburuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas Papua.

Seperti diketahui, pemerintah telah melabeli KKB Papua sebagai teroris.

Palebelan tersebut menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk Setara Institute.

Menurut Hendardi, label teroris yang disematkan ke KKB rawan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius di Papua.

"Selain kontraproduktif, mempercepat, dan memperpanjang spiral kekerasan, langkah pemerintah juga rentan menimbulkan pelanggaran HAM yang serius," ujar Hendardi dalam keterangan tertulis, Kamis (29/4/2021).

Baca juga: Simpatisan Padati Pintu Gedung Pelantikan Bupati Morut dan Touna, Kerumunan Tak Terhindarkan

Baca juga: Kagum Amien Rais Bikin Partai, Wasekjen Demokrat: Jenderal Malah Pilih Jalan Begal

Baca juga: Heran Munarman Ditangkap, Fadli Zon: Dulu Dia Dekat dengan Polisi dan Pak Tito

Ia menilai, keputusan tersebut menggambarkan ketidakcakapan pemerintah dalam mengelola dan meniti resolusi konflik di Papua.

Selain itu, pelabelan tersebut menunjukkan ekspresi putus asa pemerintah yang tidak kunjung tuntas menangani kelompok perlawanan Papua.

Alih-alih membangun dialog Jakarta-Papua dan mengurangi pendekatan keamanan, pemerintah justru mempertegas pilihan kekerasan bagi penanganan konflik di Papua.

"Sama seperti penamaan KKB yang merupakan produk negara, penamaan sebagai teroris juga dilakukan oleh negara untuk melegitimasi tindakan-tindakan represif dan pembenaran operasi secara massif di Papua," ucap dia.

Hendardi meyakini bahwa pelabelan kelompok perlawanan di Papua tidak akan memutus siklus kekerasan yang telah berlangsung lama dan panjang.

Kegagalan aparat keamanan dalam melumpuhkan kelompok bersenjata selama ini lebih dikarenakan kurangnya dukungan dan kepercayaan dari masyarakat setempat.

"Selain kondisi geografis dan pengenalan area di pegunungan sebagai kendala utama. Pelabelan teroris dan tindakan operasi lanjutannya adalah kebijakan terburuk Jokowi atas Papua," kata dia.

Keputusan pelabelan KKB teroris diumumkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Kamis (29/4/2021).

Keputusan itu berangkat dari aktivitas KKB yang sering melakukan pembunuhan dan kekerasan secara masif.

Penetapan ini juga merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU.

Baca juga: Data WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, 30 April 2021: Ada 5 Kasus Baru Tersebar di 3 Negara

Baca juga: KKB Papua di Ujung Tanduk, Dua Pasukan Elit akan Gabung Satgas Nemangkawi, Salah Satunya Jago Sniper

Baca juga: Berpeluang Hadapi Gubernur DKI di Pilpres 2024, Gibran: Gak, Saya Baik-baik Saja Sama Pak Anies