Breaking News:

Sulteng Hari Ini

Pencairan THR Karyawan Paling Lambat H-7, Disnakertrans: THR ASN dan PHL Tergantung OPD

Jelang Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriah, hampir semua perusahaan berkutat dengan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya.

Penulis: Moh Salam | Editor: Haqir Muhakir
TRIBUNPALU.COM/MOH SALAM
Kabid Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Tengah, Joko Pranowo 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Moh Salam

TRIBUNPALU.COM, PALU - Jelang Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriah, hampir semua perusahaan berkutat dengan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya.

Namun tidak semua perusahaan memberikan THR tepat waktu sesuai edaran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Pemberian THR Keagamaan diatur dalam Edaran Menteri Ketenagakerjaan M/6/HK.04.IV/2021 tentang pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2021, bagi pekerja/buruh di perusahaan.

Salah satunya ialah pembayaran THR paling lambat H-7 sebelum hari Raya Idulfitri 2021.

Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Pengawasan Ketenagakerjaan (Wasnaker) Joko Pranowo mengatakan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulteng hanya mengurus persoalan THR untuk tenaga kerja sesuai aturan ketenagakerjaan.

"Posko pengaduan di nakertrans hanya bagi tenaga kerja sesuai aturan ketenagakerjaan seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan karyawan swasta," ungkap Kabid PHI Wasnaker Disnakertrans Sulteng Joko, Senin (10/5/2021) siang.

Baca juga: Peringatan Dini BMKG, Selasa 11 Mei 2021: Waspada Cuaca Ekstrem Hujan Lebat di Jateng dan Jatim

Baca juga: Kapan Waktu yang Tepat Bayar Zakat Fitrah? Berikut Bacaan Niat Zakat untuk Diri Sendiri & Keluarga

Baca juga: KKB Papua Kirim Poster Pendaftaran Akmil TPN-OPM, Gambar Pesawat F-16 jadi Sorotan

Sementara itu Joko mengatakan, untuk Tunjangan Hari Raya (THR) oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan di bawah wewenang dari Nakertrans.

"Kalau ASN/Pekerja Harian Lepas (PHL) bukan wewenang nakertrans,” katanya kepada TribunPalu.com.

Kabid PHI Wasnaker Disnakertrans itu menuturkan, untuk pencarian dan teknis pembagian THR di jajaran Pemerintahan kembali ke masing-masing dinasnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved