Wakil Menteri ATR/BPN Bagikan 10 Sertifikat Huntap di Palu

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Ketut Suta

TRIBUNPALU.COM, PALU - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra disambut tarian adat di Hotel Sultan Raja, Jl Dr Abd Rahman Saleh, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Sulawesi Tengah, Kamis (27/5/2021).

Surya Tjandra ke Sulawesi Tengah dalam rangka mengikuti Rapat Koordinasi Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Sulteng.

Sekprov Sulteng Mulyono dalam kegiatan itu menyatakan dukungannya pada program Reforma Agraria.

Menurutnya, ada berbagai kendala agraria yang perlu segera diselesaikan di Sulteng.

Di antaranya masalah Huntap Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala serta penyelesaian tanah untuk pengembangan kota satelit di Sulteng.

"Reforma agraria merupakan tugas pemerintah dan harus dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga terkait," ujar Mulyono.

Baca juga: PPDB SMA/SMK di Banggai Gunakan Sistem Satu Pintu Berbasis Aplikasi

Baca juga: HUT Sulteng, Longki Djanggola dan Rusdy Mastura Lobi Investor di Jakarta

"Sehingga harus bersinergi antara BPN dan pemerintah daerah serta instansi terkait dalam proses pelaksanaannya," tuturnya menambahkan.

Selain itu, lanjut Mulyono, tujuan reforma agraria di antaranya, mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan.

Serta untuk menangani sengketa dan konflik agraria sebagai tindak lanjut SK Gubernur nomor 590/122/BPN-G.ST/2021 tanggal 23 Maret 2021. 

"Saya menginginkan penyelesaian masalah sosial dan hukum huntap ditangani seoptimal mungkin oleh segenap jajaran baik di tingkat pusat maupun daerah," ucap Mulyono membacakan sambutan Gubernur Sulteng.

Baca juga: Temui Menteri Investasi RI, Hadianto Bahas Pengembangan KEK Palu

Kakanwil BPN Sulteng Doni Jamarto Widiantomo dalam laporannya menyebutkan, rapat koordinasi tim gugus tugas reforma agraria diikuti 76 orang peserta.

Berlangsung dua hari mulai dari Kamis (27/5/2021) sampai Jumat (28/5/2021).

Menurutnya, terdapat beberapa isu pertanahan di Sulteng mencakup penyelesaian lahan di kawasan huntap.

"Seperti pelepasan kawasan hutan, batas wilayah, batas bagian sungai, penyelesaian status tanah transmigrasi, dan penyelesaian konflik pertanahan," kata Doni.

Kegiatan itu ditutup dengan penyerahan sertifikat lahan huntap secara simbolis kepada 10 orang perwakilan.(*)