Legislator Bangkep Minta Rusdi Mastura- Mamun Amir Perhatikan Daerah Tertinggal

4) Sulteng Akses
- Revitalisasi infrastruktur konektivitas darat, laut dan udara dalam rangka mewujudkan Sulteng sebagai provinsi penyangga ibukota negara 2024
- Membangun jalan lingkar perkotaan di ibukota kabupaten
- Membangun konektivitas internet berteknologi fiber optics untuk menunjang industri, pendidikan dan kesehatan.

5) Sulteng Pintar
- Membangun sekolah vokasi berbasis komoditas rakyat di setiap kabupaten/kota
- Memberikan beasiswa kuliah dalam dan luar negeri kepada 1.500 mahasiswa per tahun
- Menaikan insentif pendidikan untuk warga miskin

6) Sulteng Sehat
- Jemput 24 jam (pasien kritis) RS pemerintah provinsi
- Mengalokasikan dana APBD untuk tunjangan berbasis kinerja petugas kesehatan
- Membangun poliklinik bersalin rawat inap di setiap ibukota kabupaten/kota

7) Sulteng Agro dan Perikanan
- Penyediaan tabungan pangan desa dan asuransi untuk petani dan nelayan
- Meningkatkan sarana dan prasarana alat-alat perikanan tangkap, budidaya hasil laut, konverter kit dan perahu motor untuk nelayan
- Meningkatkan sarana dan prasarana bantuan pupuk organik bersubsidi, bibit dan penerapan teknologi pertanian

8) Sulteng Nyaman
- Revitalisasi lahan bekas tambang untuk rekreasi ramah lingkungan hidup
- Revitalisasi hutan-hutan untuk tujuan pendidikan, kesehatan dan rekreasi wisata zona hijau
- Revitalisasi waduk, sungai, bendungan dan sumber-sumber air bersih untuk kebutuhan warga sehari-hari dengan penerapan teknologi mikrohidro

9) Sulteng Kreatif
- Membangun sport center berkelas internasional
- Pengembangan wisata meeting, incentive, convention and exhibition (MICE) berbasis komoditas daerah
- Revitalisasi fasilitas seni, budaya, sejarah dan wisata berbasis kearifan lokal

10) Sulteng Melayani
- Memberikan tunjangan kinerja yang adil dan proporsional kepada ASN
- Reformasi birokrasi agar terwujud pemerintahan yang bersih, transparan, inklusif dan meritokratif
- Menyediakan pelayanan publik berbasis teknologi informasi (smart city)
- Sinkronisasi kebijakan, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi, pusat dan swasta.(*)