BEM UI Sebut Jokowi Raja Bual, Jansen: Tanggapi Biasa Saja, Sebelum Berkuasa Dulu Tukang Kritikkan?

TRIBUNPALU.COM - Pengurus BEM Universitas Indonesia dipanggil usai mengunggah postingan di Twitter sebut Jokowi sebagai King of Lip Service atau Raja Bual.

Politisi Partai Demokrat, Jansen Sitondaon meminta kritik yang disampaikan oleh akun BEM Universitas Indonesia kepada presiden Joko Widodo tidak ditangapi berlebihan.

Jansen menyinggung, di lingkar Istana Negara saat ini, banyak mantan aktivis yang dulunya juga bersuara kritis.

Bahkan, kata dia, aktivis tersebut masih sibuk mengkritik ketika belum mendapatkan jabatan.

"Padahal lingkar kekuasaan banyak diisi aktivis mahasiswa yg dulunya juga tukang kritik. Bahkan sebelum dapat kekuasaanpun masih tukang kritik," tulis Jansen di Twitter, dikutip pada Senin (28/6/2021).

"Termasuk diisi banyak civil society yang dulu juga raja kritik. Soal BEM UI itu harusnya ditanggapi biasa saja. Soal gantian aja ini," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, buntut kritik yang disampaikan di media sosial, sejumlah pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia mendapat panggilan dari pihak kampusnya.

Beberapa pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dipanggil Direktur Kemahasiswaan UI, Tito Latif Indra, untuk dimintai keterangan terkait unggahan yang menyebut Jokowi sebagai King of Service yang disampaikan melalui akun resmi di Twitter.

Tanggapan istana

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengatakan kritikan yang dilontarkan BEM UI tersebut merupakan ekspresi mahasiswa.

Hanya saja Donny menegaskan ekspresi tersebut harus disertai dengan data dan fakta.

"Itu ekspresi dari adik adik mahasiwa dan tentu ekspresi harus mengandung data dan fakta yang harus direspon dengan data dan fakta juga" katanya saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (27/6/2021).

Pemerintah menurut Donny tidak anti kritik.

Bila kritikan yang disampaikan tersebut disertai data dan fakta, maka dapat didiskusikan dengan pemerintah.

"Karena itu apabila ada data data kita berdisksi. Tetapi bahwa saya harus tegaskan pemerintah tidak anti kritik, asal kritik bisa dipertanggungjawabkan pasti akan direspon," katanya.