Breaking News:

Sulteng Hari Ini

Terungkap Dalam Rapat Forkompimda Sulteng, 631 KK Warga Sigi Belum Terima Dana Stimulan

Kepala daerah terdampak bencana memaparkan hasil perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah masing-masing. 

Penulis: fandy ahmat | Editor: mahyuddin
TRIBUNPALU.COM/FANDY
Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah kepala daerah dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Senin (5/7/2021).  

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Fandy Ahmat

TRIBUNPALU.COM, PALU - Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah kepala daerah dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Senin (5/7/2021). 

Hadir pada pertemuan itu Wali Kota Palu Hadianto Rasyid, Bupati Donggala Kasman Lassa, Bupati Sigi Mohamad Irwan, Perwakilan Bupati Parigi Moutong serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. 

Rapat tersebut guna membahas perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa, tsunami dan likuifaksi pada 2018.

"Presiden berpesan agar perencanaan pembangunan terus ditingkatkan dengan tata ruang yang jelas dan mematuhi peta zonasi rawan bencana," kata Rusdi dalam sambutannya. 

Pada kesempatan itu, kepala daerah terdampak bencana memaparkan hasil perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah masing-masing. 

Seperti disampaikan Bupati Sigi Moh Irwan. 

Irwan menjelaskan, bantuan dana stimulan tahap kedua sebesar Rp 439,4 miliar bagi 20.379 kepala keluarga (KK).

Untuk realisasi pembayaran saat ini telah mencapai 19.748 KK dengan nilai Rp 428,5 miliar. 

Sementara itu, sisa dana bantuan yang belum dibayarkan 631 (KK) dengan nilai Rp 10,9 miliar. 

Irwan mengaku masih menemui kendala sehingga mengakibatkan bantuan dana stimulan belum semuanya tersalurkan. 

"Hasil verifikasi akhir TP4 ada yang berubah status beralih ke huntap. Ada juga warga masih dilakukan proses verifikasi kelengkapan dokumen pendukung untuk proses pengajuan pembayaran ke bagian keuangan," ujarnya. 

"Beberapa KK juga masih belum memenuhi kelengkapan administrasi surat keterangan pendukung dari desa. Sehingga ini menjadi penghambat dalam proses pencairan," ucap Irwan.(*) 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved