DPR Siapkan Fasilitas Mewah Untuk Pejabat yang Isolasi Mandiri, Semua Biaya Ditanggung Negara

TRIBUNPALU,.COM - Fasilitas mewah Isolasi Mandiri telah disiapkan oleh Pemerintah melalui Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) untuk anggota dewan atau pejabat.

Mereka para anggota dewan yang divonis positif COVID-19 diinapkan di sebuah Hotel.

Hal itu diketahui dari surat nomor SJ/09596/SETJEN DPR RI/DA/07/2021 yang diteken oleh Sekretaris Jenderal Indra Iskandar pada Kamis (26/7/2021).

"Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, bahwa Sekretariat Jenderal DPR RI bekerja sama dengan beberapa Hotel,

menyediakan fasilitas karantina/Isolasi Mandiri bagi anggota DPR RI yang terkonfirmasi positif COVID-19 baik yang tanpa gejala (OTG) maupun gejala ringan dengan Isolasi Mandiri di Hotel," demikian petikan bunyi surat tersebut seperti dikutip, Senin (27/7/2021).

Dua Hotel tersebut adalah Ibis Budget Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dan Hotel Oasis Atrium Senen, Jakarta Pusat.

Adanya surat tersebut dibenarkan oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar.

"Jadi itu Hotel yang kerja sama dengan kami itu di Ibis Grogol dan Oasis di Atrium Senen, kita sudah lakukan MoU tapi tentu kami berdoa ya tidak pernah digunakan tentunya, ini kan untuk prepare saja sebetulnya," kata Indra.

Indra menuturkan, fasilitas Hotel disiapkan mengingat tingginya aktivitas anggota DPR di daerah pemilihan maupun kegiatan politik masing-masing yang membuat mereka berpotensi terpapar COVID-19.

Indra menuturkan, anggota DPR memang dapat melakukan Isolasi Mandiri di rumah jabatan mereka. Namun, hal itu rupanya menimbulkan keluhan dari tetangga.

"Tetangga-tetangganya banyak yang complain karena ada anak-anak kecil mereka yang takut keluar rumah sekarang karena mengkhawatirkan airborne dan macam-macam lah gitu ya akibat peularan pandemi ini," ujar Indra.

Indra mengklaim, fasilitas tersebut sudah sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 dan S-308/PB/2020.

"Ada salah satu poinnya menyebutkan dalam hal tidak tersedia mess atau asrama atau wisma, kementerian/lembaga atau satker dapat menggunakan penginapan atau sejenisnya dengan mempertimbangkan efisiensi dan ketersediaan dana dan tenaga," kata dia.

Selain untuk anggota DPR, fasilitas tersebut juga dapat diakses oleh aparatur sipil negara dan tenaga ahli di lingkungan DPR dengan biaya ditanggung negara.

"Tapi tidak dengan keluarga ya yang ditanggung," kata Indra.

Indra berharap, dengan adanya fasilitas itu, maka orang-orang yang bekerja di lingkungan DPR dapat menjalani Isolasi Mandiri dengan baik.

"Pertama terkontrol. Kedua, kita ingin ada perhatian mereka yang positif ini ada perhatian visit dokternya, ada vitaminnya," ujar Indra.

Pernah Usulkan Rumah Sakit COVID-19 Khusus Bagi Para Pejabat

Nama Rosaline Irene Rumaseuw tetiba disorot.

Hal tersebut usai Wasekjen Partai Amanat Nasional ( PAN ) Rosaline Irene Rumaseuw itu mengusulkan Rumah Sakit (RS) khusus COVID-19 bagi para pejabat.

Salah satu yang menyoroti yakni pegiat media sosial Denny Siregar.

Denny Siregar geram lantaran menurutnya para pejabat negara itu digaji negara lewat pajak.

Sementara pajak berasal dari rakyat.

"Pejabat itu digaji negara lewat pajak, pajak yang bayar kita2 para rakyat..

Lah udah digaji trus minta fasilitas enak2 ? Gua selepet juga lu..," tulis Denny Siregar lewat akun Twitter @Dennysiregar7, pukul 8.55 malam, seperti dilansir Tribun-timur.com.

Cuitan Denny Siregar disertai link tentang Wasekjen PAN itu meminta pemerintah bikin RS khusus pejabat.

Diberitakan Kompas.com, Rosaline Irene Rumaseuw mengusulkan agar pemerintah membuat rumah sakit khusus COVID-19 bagi para pejabat.

Menurut Rosaline, banyak pejabat negara yang sulit mendapatkan rumah sakit di tengah pandemi COVID-19.

"Saya sedih, (dalam) satu, dua bulan ini banyak membantu pejabat negara untuk refer ke rumah sakit yang ada di Jakarta, pemerintah lupa bahwa harus menyediakan fasilitas kesehatan buat pejabat negara," kata Rosaline, dalam acara rilis survei Median, Rabu (7/7/2021), dilansir dari artikel Kompas.com berjudul Usulkan RS COVID-19 untuk Pejabat, Wasekjen PAN: Harus Diistimewakan.

Rosaline menuturkan, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto yang biasa dijadikan rujukan bagi pejabat negara pun sudah tidak mampu menangani di tengah lonjakan kasus COVID-19.

Ia menceritakan pengalaman ketika kesulitan mencari rumah sakit bagi anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN John Siffy Mirin yang terpapar COVID-19 hingga meninggal dunia.

"Saya sampai mengemis-ngemis, saya punya ketua fraksi PAN, saya punya teman dari wakil ketua Komisi IX, saya punya ketua umum PAN, semua mengemis-ngemis ke (RS) Medistra untuk ada ruangan, itu sampai segitunya," ujar dia.

Rosaline mengatakan, pemerintah mesti menyediakan rumah sakit khusus bagi pejabat karena kesehatan mereka harus mendapat perhatian khusus.

"Kementerian Kesehatan harus sudah mulai waspada karena pejabat negara ini harus diistimewakan, dia ditempatkan untuk memikirkan negara dan rakyatnya. Bagaimana sampai dia datang ke emergency terus terlunta-lunta," kata Rosaline.

(Tribun-Timur.com / TribunPalu.com)