Anggota DPR Dapat Fasilitas Mewah saat Isoman COVID-19, Puan: Belum Perlu

TRIBUNPALU.COM - Ketua DPR RI Puan Maharani buka suara terkait rencana penyediaan fasilitas mewah untuk anggota DPR yang isolasi mandiri (isoman).

Puan mengatakan, fasilitas tersebut saat ini belum diperlukan.

“Melihat kondisi saat ini, penyediaan fasilitas isolasi terpusat khusus karyawan, perangkat, maupun anggota DPR belum perlu dilakukan,” kata Puan melalui keterangannya di Jakarta, Jumat (30/7/2021).

Dilansir dari Tribunnnews.com, Puan meminta Sekjen DPR segera berkoordinasi dengan Satgas COVID-19, fasilitas kesehatan dan fasilitas umum lainnya yang menyediakan isolasi terpusat.

Hal ini, kata Puan, untuk mengantisipasi kebutuhan layanan kesehatan dari pasien COVID-19 yang sehari-hari bekerja untuk lembaga legislatif tersebut.

“Jadi kalau ada pasien COVID-19 dari karyawan, perangkat maupun anggota DPR yang mengalami perburukan kondisi, bisa segera teratasi,” kata Puan.

Baca juga: Sudah Selesai Isoman dan Sembuh dari Covid-19? Lakukan Hal-hal Berikut agar Cepat Pulih

Baca juga: Tak Terima Dituduh Tunggangi Mahasiswa, Demokrat Polisikan Wamendes Budi Arie Setiadi

Refly Harun: Rakyat Susah, Mereka Enak

Pengamat politik sekaligus Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun berkomentar terkait fasilitas mewah bagi anggota DPR yang positif COVID-19.

Menurut Refly Harun, fasilitas mewah untuk anggota DPR yang positif COVID-19 seharusnya tidak diberikan di saat-saat seperti ini.

Pasalnya, ketika anggota DPR yang positif COVID-19 mendapat fasilitas tersebut, di sisi lain banyak rakyat yang sedang kesusahan.

“Kita tahu bahwa anggota DPR disediakan hotel bintang 3 kalau mau Isoman. Luar biasa, rakyat susah sekali sementara mereka enak sekali,” kata Refly Harun dilansir dari kanal YouTube pribadinya, Jumat (30/7/2021).

Refly Harun pun mempertanyakan soal biaya yang harus dikeluarkan negara untuk menyediakan fasilitas mewah tersebut.

“Mau membahas soal Isoman DPR ini tapi apa lagi yang mau diketahui? Kecuali kita ingin marah-marah dan memaki-maki,” pungkasnya.

Wasekjen PAN Usul RS untuk Pejabat

Dilansir dari Tribunnews.com Rosaline Irene Rumaseuw mengusulkan agar pemerintah membuat rumah sakit khusus COVID-19 bagi para pejabat.

Menurut Rosaline, banyak pejabat negara yang sulit mendapatkan rumah sakit di tengah pandemi COVID-19.

"Saya sedih, (dalam) satu, dua bulan ini banyak membantu pejabat negara untuk refer ke rumah sakit yang ada di Jakarta, pemerintah lupa bahwa harus menyediakan fasilitas kesehatan buat pejabat negara," kata Rosaline, dalam acara rilis survei Median, Rabu (7/7/2021), dilansir dari artikel Kompas.com berjudul Usulkan RS COVID-19 untuk Pejabat, Wasekjen PAN: Harus Diistimewakan.

Rosaline menuturkan, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto yang biasa dijadikan rujukan bagi pejabat negara pun sudah tidak mampu menangani di tengah lonjakan kasus COVID-19.

Ia menceritakan pengalaman ketika kesulitan mencari rumah sakit bagi anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN John Siffy Mirin yang terpapar COVID-19 hingga meninggal dunia.

"Saya sampai mengemis-ngemis, saya punya ketua fraksi PAN, saya punya teman dari wakil ketua Komisi IX, saya punya ketua umum PAN, semua mengemis-ngemis ke (RS) Medistra untuk ada ruangan, itu sampai segitunya," ujar dia.

Rosaline mengatakan, pemerintah mesti menyediakan rumah sakit khusus bagi pejabat karena kesehatan mereka harus mendapat perhatian khusus.

"Kementerian Kesehatan harus sudah mulai waspada karena pejabat negara ini harus diistimewakan, dia ditempatkan untuk memikirkan negara dan rakyatnya. Bagaimana sampai dia datang ke emergency terus terlunta-lunta," kata Rosaline.

Dilansir dari Kompas, penyampaian terkait fasilitas Isoman anggota DPR di hotel bintang 3 tertuang dalam surat bernomor SJ/09596/SETJEN DPR RI/DA/07/2021 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar Senin (26/7/2021).

"Bersama ini kami sampaikan dengan hormat bahwa Sekretariat Jenderal DPR RI bekerja sama dengan beberapa hotel, menyediakan fasilitas karantina/isolasi mandiri bagi anggota DPR RI yang terkonfirmasi positif COVID-19, baik tanpa gejala (OTG) maupun gejala ringan dengan isolasi mandiri di hotel," tulis surat tersebut yang dikutip, Selasa (27/7/2021).

Indra pun mengakui bahwa surat tersebut memang ditandatangani oleh dirinya.

Ia menjelaskan, pihaknya mengeluarkan kebijakan itu karena agar kesehatan para wakil rakyat tersebut dapat terjamin ketika mengidap COVID-19.

"Gini, jadi intensitas anggota dewan di dapilnya itu kan sangat tinggi sekali. Peluang anggota dewan untuk positif juga sangat mungkin," kata Indra.

Ia menyebut, sebelum memutuskan sudah melakukan kajian kepada kementerian dan lembaga. Mereka juga memberikan fasilitas hotel untuk menempatkan pegawainya jika ada yang positif COVID-19.

"Tentu kita melakukan survei dan kajian kepada kementerian dan lembaga lain. Kementerian dan lembaga lain itu sudah melakukan mekanisme isolasi mandiri bekerja sama dengan hotel bintang tiga gitu," ujarnya.

Menurut dia, apabila menggunakan rumah dinas yang di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, ternyata itu tak memungkinkan untuk menjadi tempat Isoman pasien positif COVID-19. (*)