6 Fakta Baju Dinas Anggota DPRD Tanggerang Berbahan Louis Vuitton, Anggarannya Tembus Rp 675 Juta

TRIBUNPALU.COM - Masyarakat Indonesia dihebohkan kabar mengenai baju dinas anggota DPRD Tanggerang berbahan Loius Vuitton.

Kabar tersebut menuai polemik karena baju dinas anggota DPRD Tanggerang menelan anggarn hingga Rp 675 juta.

Kritik pun mengalir deras mengingat saat ini masyarakat Indonesia sedang kesusahan dilanda pandemi COVID-19.

Berikut 6 fakta baju dinas anggota DPRD Tanggerang berbahan Loius Vuitton.

1. Anggaran Naik Dua Kali Lipat

Sebagaimana diketahui, dilansir dari situs https://lpse.tangerangkota.go.id/, anggaran pengadaan bahan pakaian anggota DPRD Kota Tangerang 2021 mencapai Rp 675 juta.

Dari situs yang sama, anggaran pengadaan bahan pakaian itu hanya Rp 312,5 juta pada 2020.

Artinya, ada kenaikan lebih dari dua kali lipat dalam pengadaan baju dinas anggota DPRD Tanggerang berbahan Loius Vuitton.

2. Berbahan Louis Vuitton

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) menyatakan, ada empat merek pakaian yang rencananya digunakan anggota DPRD Kota Tangerang sebagai baju dinas pada 2021.

Pengadaan Bahan Pakaian Sekretariat DPRD Kota Tangerang Pokja ULP Hadi Sudibjo berujar bahwa salah satu lini busana ternama, Louis Vuitton, bakal menjadi bahan pakaian dinas anggota Dewan.

"Di antaranya Louis Vuitton, ini untuk yang PDH," papar Hadi dalam rekaman suara, Senin (9/8/2021).

Rencananya, pakaian dinas harian (PDH) setiap anggota DPRD Kota Tangerang itu bakal dibuat dua setel.

Sementara itu, tiga pakaian lainnya diketahui bakal menggunakan bahan dari lini busana Lanificio Di Calvino untuk pakaian sipil resmi (PSR), Theodoro untuk pakaian sipil harian (PSH), dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap (PSL).

Hadi berujar, empat merek lini busana tersebut diserahkan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) ke Pokja ULP.

PPK menentukan spesifikasi tersebut usai melakukan tes laboratorium.

Setelah melakukan tes, PPK menyerahkan hasilnya ke Pokja ULP.

Kata Hadi, pihaknya hanya mengevaluasi hasil lab tersebut, sesuai atau tidak dengan keigininan PPK.

Setelah dirasa sesuai, Pokja ULP bakal mencari penyedia bahan melalui proses lelang.

Terdapat empat peserta tender saat proses lelang sebelum akhirnya ditentukan pemenangnya, yakni CV Adhi Prima Sentosa.

Kemudian, lanjut Hadi, pihaknya menyerahkan hasil tender itu ke tim PPK.

3. Pengakuan Pokja ULP

Pengakuan Pokja ULP Hadi mengaku tak mengetahui persoalan anggaran pengadaan bahan pakaian yang meningkat tersebut.

Menurut dia, pihak yang lebih mengetahui soal kenaikan anggaran bahan pakaian itu adalah tim PPK.

Meski demikian, Hadi berujar, kenaikan anggaran disebabkan peningkatan volume atau jumlah pakaian anggota DPRD Kota Tangerang 2021.

Tak hanya itu, Hadi mengaku tidak mengetahui soal anggaran menjahit pakaian anggota DPRD Kota Tangerang tahun 2021 yang mencapai Rp 600 juta.

4. Rapat Bahas Nasib Anggaran Fantastis

DPRD Kota Tangerang bakal mengadakan rapat soal anggaran pengadaan bahan tersebut pada Selasa (10/8/2021) ini.

Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo berujar, terdapat beberapa opsi yang mungkin akan diusulkan besok soal anggaran bahan pakaian tersebut, salah satunya dibatalkan.

"Kalau opsinya ada yang usul dibatalkan. Kalau Bang Jandi (Direktur LSM Lembaga Kebijakan Publik) usul ada dua, dibatalkan atau dievaluasi," papar Gatot, Senin (9/8/2021).

Pihak yang akan berpartisipasi dalam rapat itu adalah pimpinan dewan, pimpinan fraksi, sekretariat, dan pimpinan komisi.

Gatot menjanjikan konferensi pers atas hasil rapat bakal digelar usai mereka membahas persoalan tersebut.

Menurutnya, anggaran bahan pakaian anggota DPRD bukan dibahas oleh pihaknya, melainkan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) Sekwan Kota Tangerang.

5. Minta Diperlakukan Adil

Gatot meminta diperlakukan adil soal mencuatnya polemik anggaran pengadaan bahan pakaian tersebut.

Menurutnya, yang harus disoroti tak hanya anggaran bahan pakaian instansinya saja, melainkan anggaran bahan pakaian anggota Dewan di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) juga.

Politikus PDI-P itu bahkan meminta anggaran bahan pakaian anggota DPRD Provinsi Banten juga diperiksa.

"Cek Provinsi Banten, kan SSH-nya (standar satuan harga) sama. Kalau SSH-nya sama semuanya," kata Gatot.

6. Klaim Miliki Sense of Crisis

Gatot menyebutkan, pihaknya tetap memiliki kepekaan atas krisis (sense of crisis) meski anggaran pengadaan bahan pakaian anggota DPRD mencapai Rp 675 juta.

Menurut dia, sense of crisis instansinya dibuktikan dengan pembatalan wacana pengadaan mobil DPRD Kota Tangerang.

"Kita kalau bicara sense of crisis, kita sudah buktikan. Pengadaan mobil sudah dua kali lelang, gagal," ungkapnya.

Gatot menyebutkan, DPRD tidak hanya membatalkan hal itu saja. Pihaknya juga membatalkan wacana pembangunan gedung DPRD Kota Tangerang yang bernilai Rp 40 miliar.

Gatot beranggapan, seharusnya masukan yang ditujukan ke instansinya diutarakan sebelum proses lelang pengadaan bahan pakaian selesai dilakukan.

Dia mengaku bingung dengan polemik yang mencuat usai pemenang lelang itu telah ditentukan. (*)

(Kompas.com)