Isu Jokowi Cerai dengan PDIP Menguat, Pengamat Politik: Justru Berdampak Baik Bagi Demokrasi Kita
Pengamat politik Refly Harun mengomentari isu perceraian Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
lihat foto
TRIBUNPALU.COM - Pengamat politik Refly Harun mengomentari isu perceraian Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Isu tersebut mulai mencuat setelah beberapa politisi PDIP mengkritik pemerintahan Jokowi.
Namun menurut Refly Harun, perceraian Jokowi dengan PDIP akan membawa perbaikan bagi demokrasi di Indonesia.
"Bagi saya kalau Jokowi dan PDIP berpisah, justru menurut saya opportunity bagi perbaikan demokrasi kita," tutur Refly dilansir dari kanal YouTube pribadinya, Selasa (10/8/2021).
Refly mengatakan, kekuatan oposisi di parlemen akan lebih kuat jika PDIP bercerai dengan Jokowi.
Hal inilah yang menurutnya akan berdampak baik bagi demkorasi Indonesia.
"Demokrasi kita barangkali akan jauh lebih bagus karena ada partai yang juga bersikap kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi," kata Refly.
"Paling tidak presiden akan berhadapan dengan partai besar yang suaranya harus diperhatikan juga," tambahnya.
Ramai Politisi PDIP Kritik Jokowi
Isu PDIP bakal menjauh alias menceraikan Jokowi mulai mencuat ketika sejumlah politisi partai berlambang banteng itu melancarkan kritik ke pemerintah.
Para politisi PDIP tersebut adalah Puan Maharani, Effendi Simbolon, dan Masinton Pasaribu.
Baca juga: Pemkab Banggai Ajukan Proposal Pembangunan Pasar Terapung ke Kemendag
Baca juga: Gubernur Sulteng Tanam Pohon di Kawasan Hutan Rakyat Doggala
Baca juga: Kronologi Kepala Bank Tewas Kecelakaan Speedboat, Polisi Temukan Uang Rp 4 Miliar
Puan mengkritik kebijakan pemerintah terkait penanganan COVID-19, yaitu aturan makan 20 menit.
Menurut Puan, pemerintah harus bisa menjelaskan aturan makan 20 menit itu agar tidak timbul dampak buruk.
“Pemerintah harus bisa menjelaskan mengapa aturan batasan waktu makan tersebut bisa dianggap efektif untuk mencegah penularan. Kemudian soal teknis pengawasannya bagaimana? Apakah hanya perlu kesadaran masyarakat atau bagaimana? Ini harus dijelaskan rinci,” kata Puan dalam keterangan tertulis.
Adapun Effendi Simbolon melancarkan kritik kepada Jokowi terkait penilaian epidemiolog bahwa Indonesia sedang menuju jebakan pandemi yang semakin dalam.
Terkait hal tersebut, Effendi menyalahkan Jokowi karena tidak menerapkan kebijakan lockdown sejak awal.
"Pemerintah sejak awal tidak menggunakan rujukan sesuai UU Karantina itu, di mana kita harusnya masuk ke fase lockdown,” katanya. (*)
