Tanggapan Pengamat Soal Isu Renggangnya Hubungan Jokowi dan PDIP, Presiden Merasa Dikhianati?

TRIBUNPALU.COM - Belakangan ini hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan PDI Perjuangan diisukan mulai berjarak alias renggang.

Kabar burung ini menguat kala beberapa elit PDIP mulai mengkritik Jokowi dan kebijakannya.

Padahal sebelumnya mereka selalu terlihat pasang badan untuk Jokowi.

Isu itu semakin menguat sebab Jokowi terlihat lebih kerap menyerahkan posisi strategis kepada elite parpol lain yakni Golkar dalam penanganan pandemi. 

Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak bisa disalahkan ketika hubungannya menjadi renggang dengan PDI Perjuangan (PDIP). 

Menurut Hendri Satrio, kepercayaan Jokowi kepada elit Golkar tak lepas dari 'pengkhianatan' yang dilakukan eks Menteri Sosial Juliari Batubara ketika menyalahgunakan wewenang dalam perkara bantuan sosial (bansos).

"Persepsi masyarakat kan saat ini Jokowi dengan Megawati atau dengan PDIP sedang renggang, karena terkait pak Jokowi lebih suka bekerja dengan kader Golkar yaitu Airlangga Hartarto dan Luhut Binsar Pandjaitan di masa pandemi ini untuk penanggulangan COVID-19," ujar Hendri, ketika dihubungi Tribunnetwork, Kamis (19/8/2021). 

"Walaupun saya tidak bisa menyalahkan pak Jokowi 100 persen, karena kader PDIP Juliari Batubara saat diminta ngurus bansos yang sangat strategis di pandemi itu malah berkhianat dan melakukan korupsi," imbuhnya. 

Founder lembaga survei KedaiKOPI itu turut mengungkap Megawati dirasa memang perlu memperbaiki hubungan serta mendekatkan diri kembali dengan Jokowi. 

Sebab, mantan Gubernur DKI Jakarta itu dinilai masih memiliki peran besar dalam perhelatan politik di 2024 mendatang. Salah satunya untuk membantu mempopulerkan calon presiden. 

"Saya rasa perlu ibu Megawati untuk memperbaiki (hubungannya dengan Jokowi). Saya rasa alasannya ada dua hal. Pertama, penanggulangan COVID-19, yang kedua adalah 2024 pastinya. Karena sebagai penguasa pak Jokowi masih memiliki kekuatan untuk mengarahkan atau minimal mempopulerkan calon," tandasnya. 

JOKOWI TANGANI COVID-19

Sejak akhir Juni 2021 Presiden Jokowi mengumumkan dimulainya vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak usia 12-17 tahun, bersamaan dengan target satu juta vaksin per hari mulai 1 Juli 2021 dan 2 juta vaksin per hari mulai Agustus 2021.

Hal itu disampaikan Jokowi setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menerbitkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) vaksin Sinovac untuk anak usia 12-17 tahun.

"Kita juga bersyukur BPOM telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization untuk vaksin Sinovac yang dinyatakan aman digunakan anak usia 12 sampai 17 tahun, sehingga vaksinasi untuk anak-anak usia tersebut bisa segera dimulai," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin 28 Juni 2021.

Beberapa daerah di Indonesia, terutama di Pulau Jawa terlihat langsung melaksanakan perintah Jokowi tersebut dengan memberikan suntik vaksin COVID-19 kepada anak-anak usia 12-17 tahun.

Sementara di Provinsi NTT, hal itu belum segera ditindaklanjuti.

"Vaksin untuk anak anak belum (mulai)," ujar Plt Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil NTT, Henderina Sitince Laiskodat melalui pesan Whatsapp, Kamis 15 Juli 2021.

Hingga saat ini pun, ketika datang ke beberapa fasilitas kesehatan (Faskes) yang melaksanakan vaksinasi COVID-19, terlihat belum ada pelayanan vaksinasi untuk anak-anak usia 12-17 tahun.

"Belum ada untuk anak-anak," kata seorang petugas kesehatan di Puskesmas Naioni Kota Kupang, Sabtu 14 Agustus 2021.

Informasi lain yang diperoleh POS-KUPANG.COM, sebuah sekolah menengah yang diselenggarakan TNI Angkatan Udara  di Penfui Kupang, yakni SMP Angkasa, sudah memberikan vaksinasi COVID-19 untuk semua pelajar di sekolah tersebut.

Namun, informasi ini belum mendapat konfirmasi dari pimpinan sekolah tersebut.

Akibat dari belum adanya pelayanan vaksinasi untuk anak-anak usia 12-17 tahun tersebut, hingga saat ini sekolah-sekolah di NTT masih menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar dalam jaringan (daring), termasuk sekolah-sekolah berasrama.

Padahal kbm daring sudah diakui sangat tidak efektif untuk anak-anak.

Hari ini Presiden Joko Widodo kembali menginstruksikan para kepala daerah segera menghabiskan stok vaksin COVID-19 di wilayah masing-masing.

Vaksin yang ada harus segera disuntikkan ke warga. Ia tidak ingin vaksin yang disimpan terlalu lama.

Hal ini Jokowi sampaikan saat meninjau pelaksanaan vaksinasi massal di sejumlah daerah seperti Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Riau, Jawa Tengah, dan lainnya, melalui panggilan video, Kamis 19 Agustus 2021.

"Di semua provinsi segera habiskan (vaksin), nanti kita kirim lagi," kata Jokowi.

Jokowi memastikan bahwa stok vaksin yang akan tiba di Indonesia pada minggu-minggu ini sangat banyak, sehingga harus segera disuntikkan.

"Jadi kalau vaksinnya datang segera dihabiskan, minta lagi, habiskan lagi," ujar dia.

Semakin banyak warga yang divaksin, kata Jokowi, semakin cepat herd immunity atau kekebalan komunal terbentuk.

Dengan demikian, diharapkan laju penularan virus corona dapat ditekan sehingga angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19 segera melandai.

"Kita juga berdoa terus memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar segera hilang dari Bumi Pertiwi Indonesia," kata Jokowi.

Menyangkut pembelajaran tatap muka, Jokowi mengatakan, para pelajar bisa melakukan pembelajaran tatap muka apabila telah disuntik vaksin COVID-19.

Hal ini disampaikannya saat berdialog secara virtual dengan Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan saat meninjau vaksinasi untuk pelajar dari rumah ke rumah di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Kamis 19 Agustus 2021.

Saat itu, Bupati menyampaikan pesan pelajar kepada Jokowi bahwa jika secara keseluruhan pelajar sudah divaksinasi, mohon sekolah tatap muka bisa dilakukan kembali.

Mendengar hal itu, Jokowi memberikan tanggapan. "Jadi semuanya, untuk semua pelajar di seluruh Tanah Air, kalau sudah divaksin, silakan dilakukan langsung belajar tatap muka. Karena kan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri sudah ada," ujar Jokowi, dipantau dari siaran YouTube Sekretariat Presiden.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga berpesan agar para pelajar selalu waspada terhadap penularan COVID-19 dan mematuhi protokol kesehatan, terutama disiplin memakai masker.

Jokowi meminta pelajar tetap disiplin memakai masker meski sudah divaksin.

"Kita semuanya harus hati-hati, jangan sampai nanti lepas dibuka belajar tatap muka ada yang terpapar COVID-19. Ini harus kita hindari. Saya titip memakai masker ini harus meskipun sudah divaksin, tetap karena yang namanya virus corona ini selalu bermutasi," kata Jokowi.

"Dulu kita enggak nyangka bahwa kita pikir hanya ada varian yang pertama. Tahu-tahu keluar varian Delta yang sangat menular sekali. Oleh sebab itu, saya titip semuanya kepada anak-anak tetap belajar. Secara daring tetap belajar, tapi kalau nanti sudah bisa tatap muka, pakai masker jangan dilupakan," ucap dia.

Pemerintah telah menetapkan sasaran vaksinasi untuk siswa usia 12-17 tahun sebanyak 26.705.490 orang.

Berdasarkan laporan pemerintah hingga 18 Agustus 2021, 2.402.392 orang disuntik tahap pertama dan 917.694 orang yang mendapatkan dosis kedua.

Adapun program vaksinasi COVID-19 di Indonesia sudah dimulai sejak 13 Januari 2021.

Vaksinasi awalnya menyasar tenaga kesehatan dan petugas pelayan publik.

Program tersebut hingga kini masih terus berjalan menyasar berbagai kalangan, mulai dari remaja hingga lansia.

Dalam berbagai kesempatan Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk terus mempercepat vaksinasi.

Ia ingin vaksinasi mencapai 2 juta bahkan 5 juta suntikan setiap hari.

Pemerintah pun menargetkan vaksinasi dapat menyasar 208.265.720 penduduk Tanah Air.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pengamat Tanggapi Isu Renggangnya Hubungan Jokowi dengan PDIP