Rabu, 15 April 2026

Parimo Hari Ini

Anggota DPRD Parimo Minta Pemerintah Setempat Sisipkan Dana Silpa Dalam Perekaman KTP

Arifin Dg Palallo meminta kepada pemerintah setempat untuk menyisipkan sebagian dana silpa dalam perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Handover
Rapat Paripurna DPRD Parigi Moutong masa persidangan III tahun 2021. 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Nur Saleha

TRIBUNPALU.COM, PARIMO - Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong, Arifin Dg Palallo meminta kepada pemerintah setempat untuk menyisipkan sebagian dana silpa dalam perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kecamatan Taopa.

Arifin mengatakan, telah beberapa kali melakukan reses di wilayah Kecamatan Taopa dan masyarakat selalu menagih janji tersebut.

"Ada titipan dari masyarakat di wilayah utara dan anggaranya sudah lama kami sampaikan dan itu sudah disetujui," ujarnya, Kamis (2/9/2021).

Terkait UPT Dukcapil seharusnya dibuka di Taopa dan sudah disetujui oleh Bupati.

Namun kata dia, sampai sekarang entah kemana anggaran itu dan akhirnya sampai sekarang perekaman KTP tidak ada di Taopa.

Hal itu diungkapkannya di hadapan Wakil Bupati (Wabup) Parimo H Badrun Nggai pada Rapat Paripurna DPRD Parigi Moutong masa persidangan III tahun 2021.

Arifin berharap, dana Silpa tahun 2021 dengan jumlag miliaran rupaiah yang disampaikan oleh Wakil Bupati H Badrun Nggai saat Rapat tersebut sebagian dapat membantu perekaman KTP di Kecamatan Taopa. 

"Kita semua berharap teman teman dari Dapil IV untuk memperjuangkan ini. Tidak mampu memperjuangkan sudah keterlaluan," ungkapnya.

Terakhir, Arifin mengungkapkan bahwa masyarakat telah dijanji setiap kali Reses atau menghadiri pesta.

"Masyarakat selalu menanyakan hal itu, dan jawaban ia adalah sudah dianggarkan, dan masyarakat kembali bertanya anggaranya dikemanakan," katanya.

Maka dari itu Arifin meminta anggota DPRD di Dapil IV harus bersama kawal hal tersebut sebab itu menjadi sangat penting.

"Kami pun kemarin hanya minta sama Kadis lama kurang lebih 87 juta. Sudah kami setujui dan anggaranya sudah dibawah ke Dinas tetapi sampai hari ini tidak ada, sehingga kami ditanyakan pada saat reses kami bilang sudah dianggarakan tahun 2021. Kami tidak membawah persoalan Politik, tetapi ini sebuah aspirasi yang sama sama harus kita perjuangkan," tutupnya (*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved