Berita Populer Nasional
Berita Populer Nasional: Dugaan Pelecehan Seksual di KPI hingga Kasus Kematian Ibu & Anak di Subang
KPI buka suara terkait adanya dugaan kasus pelecehan seksual terhadap pegawainya menjadi salah satu Berita Populer Nasional di TribunPalu.com kemarin.
Hadi mengaku telah melakukan langkah-langkah investigasi internal dengan meminta penjelasan kepada kedua belah pihak.
KPI, imbuhnya mendukung aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan jika pelaku terubkti bersalah, maka mereka akan ditindak tegas.
"Menindak tegas pelaku apabila terbukti melakukan tindak kekerasan seksual dan perundungan (bullying) terhadap korban, sesuai hukum yang berlaku," imbuhnya.
Saat disinggung terkait korban perundungan, pihaknya menjamin akan memberikan perlindungan pendampingan hukum dan pemulihan secara psikologis terhadap korban.
Terkait dengan jumlah pelaku dan siapa saja pelakunya, pihaknya belum bisa membeberkan lebih jauh lantaran masih dalam tahap investigasi.
Sejauh ini pihaknya masih meminta keterangan termasuk dari sekretariat.
Diberitakan sebelumnya, MS yang telah bekerja sebagai pegawai kontrak di KPI sejak 2011 mengaku kerap menerima tindakan perundungan, perbudakan hingga pelecehan seksual oleh rekan-rekan sekantornya.
MS menceritakan bahwa ia telah dua kali mencoba melapor ke Polsek Gambir. Akan tetapi, dua kali pula pengaduan MS tidak pernah diteruskan oleh polisi.
2. Candaan Jokowi Soal Isu Jabatan Presiden Tiga Periode
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan partai koalisi pendukung pemerintah non parlemen.
Pertemuan tersebut dilaksanakan pada Rabu (1/9/2021) di Istana Merdeka, Jakarta.
Ketua umum dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) terlihat menghadiri pertemuan tersebut.
Sementara Partai Bulan Bintang (PBB) hanya menghadirkan sekretaris jenderal, karena ketua umumnya berhalangan hadir.
Sekjen PBB Afriansyah Ferry Noor menyebut pembicaraan mengenai wacana masa jabatan tiga periode dan amandemen terbatas sempat disinggung. Namun hanya secara candaan dan bukannya serius.
Jokowi melontarkan candaan bahwa tiga periode tak bisa terjadi karena dirinya bukanlah ketua umum partai politik.