5 Menteri Ini Kekayaannya Meningkat Selama Pandemi, Pengamat: Problem Etik Serius

Kata Pengamat

Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menyoroti soal bertambahnya harta kekayaan sekira 70 persen para pejabat Indonesia menurut catatan KPK di tengah pandemi Covid-19.

Menurutnya, hal ini bisa dibaca sebagai persoalan etika politik.

"Mestinya pejabat negara menghindari perilaku mengambil keuntungan di tengah penderitaan rakyat," katanya kepada wartawan, Senin (13/9/2021).

Dia memahami jika bertambahnya kekayaan pejabat negara itu karena ada bisnis lain selain pekerjaannya sebagai pejabat negara, itu berarti hal yang wajar.

"Pejabat boleh kaya, tidak ada larangan.Tetapi kita boleh bertanya-tanya, bisnis apa yang mendapat keuntungan miliaran rupiah dalam satu tahun ini ditengah pandemi Covid-19? Bisnis vaksinkah? PCR test? Test Antigen? Alat kesehatankah? Atau batu bara dan kelapa sawit yang harganya sedang bagus?" katanya.

Dia juga mempertanyakan apakah kemungkinan pejabat tersebut memanfaatkan pengaruh posisinya sebagai pejabat untuk berbisnis.

"Yang jelas mereka para pejabat tambah kaya di tengah rakyat menderita dan di tengah kondisi ekonomi memburuk, bahagia di atas derita rakyat banyak," ujarnya.

Ubed menambahkan pejabat publik seharusnya dipahami sebagai pelayan publik dan bukan pengusaha.

"Inilah problem etik serius jika penguasa juga berprofesi sebagai pengusaha. Mereka cenderung mengabaikan etika sebagai pejabat negara, pejabat publik," katanya.

"Apalagi jika mereka menggunakan pengaruh posisinya sebagai pejabat untuk berbisnis dan mendapat keuntungan finansial. Ini sudah kena delik yang mengarah kepada korupsi," pungkas Ubed.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "5 Menteri Jokowi Hartanya Meningkat di Masa Pandemi, Siapa Saja?" dan Tribunnews.com dengan judul Kekayaan Pejabat Naik Signifikan Selama Pandemi, Pengamat: Problem Etik Serius,