Penerima PKH di Kota Palu Diminta Tunjukan Kartu Vaksin saat Penyaluran

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Alan Sahril

TRIBUNPALU.COM, PALU - Wali Kota Palu Hadianto Rasyid menggelar rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruang rapat Bappeda Jl Balai Kota, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (21/9/2021) siang.

Hasil rapat tersebut Hadianto Rasyid memutuskan akan menahan sementara bantuan bagi penerima Program Keluarga Berencana (PKH).

Hal itu dimaksudkan agar Vaksinasi Covid-19 bagi para Lanjut Usia (Lansia) dapat mencapai target.

"Vaksinasi pada Lansia masih rendah, saya ingin ada instrument yang dipakai untuk vaksinasi pada lansia cepat tercapai. Mungkin salah satu instrumentnya yaitu PKH, yang tidak melakukan vaksinasi PKHnya dipendeng atau ditahan dulu," ujar Hadianto Rasyid.

Baca juga: Cabor Bermotor Sulteng Intens Latihan Jelang Keberangkatan ke PON Papua

Baca juga: Nenek Berusia 81 Tahun Korban Kebakaran di Toili Banggai Butuh Uluran Tangan

Hadianto Rasyid menekankan, mereka akan tetap menerima bantuan PKH sampai menunjukan keterangan sudah divaksinasi.

"Jadi harus instrumen yang dipakai, karena kalau tidak ada instrumen yang dipakai menekan," ungkapnya.

Sehingga, Hadianto Rasyid meminta kepada dinas terkait untuk mendata semua Lansia yang memiliki penyakit bawaan tertentu atau komorbid.

"Kalau kita tahu kan vaksinasi sinovac tidak boleh untuk lansia komorbid, tapi kalau moderna ada yang beberapa dan ada yang tidak boleh," terangnya.

Hadianto Rasyid menekankan, bagi lansia yang dipastikan tidak bisa menerima vaksin harus di keluarkan dari data.

Sehingga tidak berpengaruh pada jumlah target vaksinasi dari jumlah lansia yang ada.

"Karena banyak memang lansia ini sudah tidak bisa lagi. Maka dia harus dikeluarkan dari dalam data, jangan sampai dimasukkan twrus datanya tapi ternyata 70 persen komorbid," tegas Hadianto Rasyid. (*)