Kunjungan Menteri
Negara Fokus Penanganan Pandemi, Pembentukan Sulawesi Timur Kandas
Warga dan Pemerintah Kabupaten Banggai dan lima daerah lain di sekitarnya mengupayakan pembentukan Sulawesi Timur sejak tahun 2000.
Penulis: Asnawi Zikri | Editor: mahyuddin
lihat foto
TRIBUNPALU.COM - Warga di Timur Pulau Sulawesi tak bisa berharap banyak lagi setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengumumkan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) sulit terwujud.
Hal itu disampaikan mantan Kapolri itu saat bertandang ke Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Sabtu (25/9/2021)
“Pengembangan wilayah itu sangat tergantung kemampuan keuangan Negara,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat jumpa pers di kantor Bupati Banggai.
Diketahui, warga dan Pemerintah Kabupaten Banggai dan lima daerah lain di sekitarnya mengupayakan pembentukan Sulawesi Timur sejak tahun 2000.
Bahkan DPRD Sulteng pernah menyepakati pelepasan enam kabupaten untuk bergabung dengan Provinsi Sulawesi Timur.
Wilayah pemekaran Sulawesi Timur terdiri dari Kabupaten Banggai Laut, Banggai Kepulauan, Morowali Utara, Morowali, Tojo Una-una, dan Kabupaten Banggai.
“Pembentukan DOB membutuhkan biaya untuk membangun infrastuktur. Seperti kantor OPD dan perekrutan PNS. Macam-macam, belum gaji-gajinya. Itu semua sangat tergantung pada kapasitas fiskal negara,” jelas Tito Karnavian.
Baca juga: 5 Menteri Ini Kekayaannya Meningkat Selama Pandemi, Pengamat: Problem Etik Serius
Sebelum pandemi Covid-19, kata Tito, pihaknya telah menyiapkan skenario untuk pemekaran DOB di 317 wilayah.
Baik provinsi, kabupaten maupun kota bersama Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).
“Itu bentuk skenario untuk pemekaran dengan skala prioritas, saya tidak sebutkan (daerah mana saja). Banyak pertimbangan, dewan itu yang menentukan. Tapi begitu pandemi, pendapatan berkurang, belanja naik,” kata Tito.
Akibatnya, rencana pemekaran otonomi daerah belum direalisasikan karena pendapatan negara yang berkurang.
Sementara belanja untuk penanganan Covid-19 mengalami peningkatan.
Baca juga: Kesal Disebut Menteri Bodoh, Roy Suryo Laporkan Eko Kuntadhi dan Ferdinand Hutahaean ke Polisi
“Jaring pengaman sosial, penanganan kesehatan, lain-lain itu semua di luar ekspektasi. Krisis ini mengubah semua skenario. Jadi otomatis menyelamatkan manusia lebih penting dibanding mekarkan daerah,” terang mantan Kapolri itu.
Tito berharap, ekonomi cepat pulih dan APBN meningkat.
Sehingga skenario pemekaran otonomi daerah bisa dimulai kembali dengan skala prioritas.
“Ditentukan oleh DPOD tadi, bukan oleh Kemendagri,” kata dia.(*)
