Breaking News:

Palu Hari Ini

Korban Likuefaksi Petobo Minta Pembangunan Huntap Ditangani Pemprov Sulteng, Ternyata Ini Alasannya

Forum warga korban Likuefaksi Petobo minta pembangunan Hunian Tetap (Huntap) ditangani Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng).

Penulis: Nur Saleha | Editor: Haqir Muhakir
TRIBUNPALU.COM/NUR SALEHA
Rapat pembahasan terkait konsolidasi tanah huntap petobo di ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng Jl Samratulangi, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, belum lama ini. 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Nur Saleha

TRIBUNPALU.COM, PALU - Forum warga korban Likuefaksi Petobo minta pembangunan Hunian Tetap (Huntap) ditangani Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng).

Mereka menyampaikan aspirasi tersebut di hadapan pihak terkait pembangunan Huntap bagi warga Kelurahan Petobo, Kota Palu.

"Kalau memang pemerintah provinsi mau ambil alih pembangunan Huntap, saya dan lainnya sepakati," tegas Wakil Ketua Penyintas Bencana Petobo Nur Hasan, Selasa (12/10/2021) siang.

Menurut Hasan, kinerja Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Palu telah melakukan kinerja dilapangan terkait pembebasan lahan untuk Huntap Petobo.

Baca juga: Dua Warga Kancil Diamankan Polisi karena Kedapatan Bawa 10 Jeriken Saguer

Baca juga: Barang Kebutuhan Pokok Dijual dengan Harga Terjangkau di Pasar Murah Tawaeli

Namun kata Hasan, kemungkinan BPN juga mempunyai miskomunikasi dengan beberapa pihak sehingga lambat penanganan pembebasan lahan tersebut.

"Mengenai pekerjaan BPN, ini sudah tidak ada masalah. Tinggal melengkapi berita acara yang sudah terjadwalkan di bulan September kemarin serta SK dari instansi terkait yang ditanda tangani oleh Pemerintah Kota Palu," ujarnya.

Sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) rehabilitas dan konstruksi (Rehab Rekon) DPRD Kota Palu mengkritik Badan Pertanahan Negara (BPN) Palu, Senin (11/10/2021).

Ketua Pansus Rehab Rekon DPRD Kota Palu Moh Syarif mengatakan, pembangunan huntap di Kota Palu sering kandas karena BPN.

"Pansus Kota Palu ini jenuh dengan rapat bersama BPN karena kasusnya sama saja yaitu di beberapa titik lahan yang ada dibangunkan huntap selalu bermasalah dengan BPN," jelas Syarif saat rapat pembahasan terkait konsolidasi tanah.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved