Breaking News:

Oknum Kapolsek Parimo

Ombudsman Sulteng soal Dugaan Oknum Kapolsek di Parimo Tiduri Anak Tersangka: Akan Kami Kawal!

Lembaga Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ombudsman bakal kawal kasus dugaan Oknum Kapolsek Parimo yang meniduri anak tersangka.

Penulis: Asnawi Zikri | Editor: Haqir Muhakir
TribunPalu.com/Muhakir Tamrin
Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah Sofyan Farid Lembah 

TRIBUNPALU.COM - Lembaga Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ombudsman bakal kawal kasus dugaan Oknum Kapolsek Parimo yang meniduri anak tersangka.

Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah Sofyan Farid Lembah mengatakan, informasi terakhir yang Ombudsman Sulteng terima bahwa oknum kapolsek itu dari jabatannya.

Tapi kata Sofyan, Kapolda Sulteng Irjen Pol Rudy Sufahriadi tidak menghentikan pengusutan kasus tersebut.

"Kasus ini akan kami kawal," kata Sifyan, Selasa (19/10/2021) malam.

Ombudsman Sulawesi Tengah memberi apresiasi Kapolda yang telah menegaskan lanjutnya kasus ini di Dirpropam Polda Sulteng.

Itu disampaikan Jendera Rudy Sufahriadi saat mengunjungi keluarga korban di Parigi Moutong, Selasa siang.

Baca juga: VIDEO: Air Meluap, Banjir Rendam Ruang Pelayanan Bandara Palu

Baca juga: Kasus Corona Mulai Menurun,Penyelengaraan Konser Musik Diperbolehkan? Ini Penjelasan Satgas Covid-19

"Kasus ini tidak bisa dibiarkan begitu saja karena bisa berkembang liar di masyarakat yang bisa menjadi kasus SARA," kata Sifyan.

kata Sofyan, Prof Amzulian Rifai mantan Ketua Ombudsman RI dan kini menjadi wakil Ketua Komisi Judisial RI telah meminta Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tengah untuk mengawal kasus tersebut.

Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tengah sejak menerima informasi kasus tersebut telah berkomunikasi dengan Irwasda Sulawesi Tengah untuk meminta perhatian khusus.

Saat ini kasus itu sedang dilakukan investigasi di Bid Propam Polda Sulteng.

"Saya berharap segera kasus ini disidangkan dan pelaku segera dipecat bila secara hukum kasusnya inkracht.  Polisi mesum seperti ini tak layak tinggal di bumi Tadulako ini.

Terhadap korban, Ombudsman berharap Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten dan Provinsi bukan saja lakukan pendampingan hukum dan psikologi.

"Akan tetapi juga lakukan pemulihan repsikososial terhadap korban," terangnya. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved