Banggar DPR RI Temui Bupati se-Sulteng di Kantor Gubernur, Bahas Dana Transfer Daerah

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Moh Salam

TRIBUNPALU.COM, PALU - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan Rapat Koordinasi di Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (6/12/2021).

Bertempat di gedung Pogombo Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jl Ahmad Yani Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu.

Rakor tersebut dipimpin Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Mamun Amir dan dihadiri kepala daerah se-Sulteng.

Sementara dari Banggar DPR RI Muhidin M Said dan Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan RI Astera Bhakti Primanto.

Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhidin M Said mengatakan, maksud dan tujuan Kunker kali ini untuk menghimpun masukan atas saran perkembangan penggunaan dana transfer ke daerah, potensi pendapatan negara dari berbagai sektor khususunya sektor perpajakan, bea dan cukai.

"Jadi Pertemuan Banggar DPR RI dengan seluruh kepala daerah di Sulawesi Tengah ini juga dihadiri Dirjen Perimbangan Keuangan, sehingga harus mampu dimanfaatkan oleh seluruh kepala daerah untuk membangun kesepahaman dan juga mencari solusi permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Dana Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD)," ungkap Wakil Ketua Banggar DPR RI.

Baca juga: Rusdy Mastura Target Perusda Sulteng Setor Laba Rp 182 Miliar Tahun Depan

Legislator Golkar DPR RI asal Sulteng itu menyebutkan, penyampaian kepala daerah akan mendapatkan perhatian, untuk diberikan solusi dari Dirjen Perimbangan Keuangan.

"Kami juga punya komitmen untuk terus memantau pelaksanaan TKDD di seluruh Indonesia khusunya di Sulteng, agar pelaksanaan TKDD bisa lebih baik dan berkualitas yang tentunya akan mampu meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat," ujar Muhidin. 

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Mamun Amir menjelaskan, Pemerintah Provinsi Sulteng akan fokus untuk mencari pemecahan masalah dan rekomendasi untuk perbaikan TKDD kedepan.

Menurut Mantan Bupati Banggai itu, Sulawesi Tengah memiliki dilema tersendiri dalam pembangunannya salah satunya Bumi Tadulako memiliki potensi ekonomi yang besar.

Antara lain potensi Tambang Sulawesi Tengah sangat besar,  tetapi Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima belum mencerminkan potensinya. 

"Pertumbuhan ekonomi di Sulteng mencapai 15,21 persen alias lebih tinggi dari nasional, tetapi angka kemiskinan dan penganggurannya juga tinggi" kata Mamun Amir.

Baca juga: Nilam Sari Lawira Bagi-bagi Hadiah Jutaan Rupiah untuk Warga Sulteng, Ini Syaratnya

Ia menuturkan, Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian dari Pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan lebih besar bagi daerah dalam mengelola potensi ekonomi yang dimilikinya. 

"Jadi kedepan masukan dari Kepala daerah di Sulteng ini mendapatkan banyak masukan untuk memperbaiki pengelolaan TKDD kedepannya," tuturnya.

Nantinya Rakor tersebut diharapkan dapat memperbaiki petunjuk pelaksana (juklak) dan Petunjuk teknis (juknis) Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sering terlambat diterima oleh daerah. (*)