Breaking News:

Dituding Plin-plan Soal Kebijakan Larang Ekspor Batu Bara, Luhut: Kita Butuh Uang

Pemerintah beralibi bahwa pelonggaran kebijakan ekspor batu bara yang diputuskan bukan karena adanya desakan tiga negara kepada Indonesia. 

Editor: Imam Saputro
TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN
Menteri Koordinator Kemaritiman RI, Jend. TNI. Purn. Luhut Binsar Panjaitan silaturahmi dengan para awak media bertajuk "Coffee Morning" di Gedung BPPT, Jalan, M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (26/3/2017). Dalam silaturahmi tersebut Mantan Kepala Staff Kepdesidenan itu membahas masalah pemulihan terumbu karang Raja Ampat, Papua. 

TRIBUNPALU.COM - Setelah pembahasan maraton, akhirnya pemerintah resmi mencabut larangan ekspor batu bara. Kebijakan ini sebelumnya muncul karena adanya kekurangan pasokan batu bara untuk pembangkit yang memasok listrik ke PLN. 

Kala itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM mengungkapkan, bila pasokan batu bara minim disuplai ke pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), maka lebih dari 10 juta pelanggan PLN akan mengalami pemadaman.

Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ridwan Jamaludin mengungkapkan, dari 5,1 juta metrik ton batu bara penugasan untuk PLTU, hanya 35.000 metrik ton atau kurang dari 1 persen yang dipenuhi untuk menyuplai ke pembangkit listrik.

Ketentuan larangan ekspor batu bara ini seharusnya berlaku 1 Januari hingga 31 Januari 2022. Namun, karena banyak negara dan pengusaha batubara yang memprotes kebijakan itu, pemerintah akhirnya menganulir kebijakan tersebut. 

Meski larangan ekspor batu bara hanya berlaku selama sebulan, namun banyak pihak yang kalang kabut. Negara yang secara resmi menyatakan keberatan dengan larangan ekspor batu bara adalah Jepang, Korea Selatan, dan Filipina. 

Sementara para pengusaha batubara nasional juga meluapkan kegelisahannya terhadap larangan ekspor batu bara melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin). 

Kebijakan larangan ekspor batu bara yang baru seumur jagung lantas dicabut oleh pemerintah. Hal itu dilakukan setelah pemerintah melakukan rapat koordinasi evaluasi selama 5 hari. Pemerintah menyepakati bahwa mulai 12 Januari 2022, ekspor batu bara dibuka bertahap.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang memimpin rapat koordinasi mengatakan, langkah ini bukanlah sebagai bentuk inkonsistensi pemerintah.

"Jadi kalau sekarang ada yang bilang kok dibuka ekspor, ya kan kita perlu uang," jelas Luhut yang juga tercatat sebagai pengusaha batu bara papan atas dikutip dari Kontan, Kamis (13/1/2022).

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved