Presiden KKB Papua Kirim Pesan ke Jokowi, Nekat Usir WNI hingga Minta Referendum

TRIBUNPALU.COM - Benny Wenda kembali mengirim pesan terbuka untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sosok yang mengklaim diri sebagai Presiden Kelompok Kriminal Bersenjata itu mengirim pernyataan yang disebar luaskan di internet.

Benny Wenda kembali menegaskan ingin memisahkan wilayah Papua Barat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ketua Gerakan Pembebasan Papua Barat ( ULMWP ) itu bahkan menyebut hukum di Indonesia sudah tidak berlaku lagi.

Ia juga dengan percaya diri mengumumkan kantor pemerintahan baru yang berdiri di beberapa negara, salah satunya di Inggris.

Hal tersebut disampaikan Benny Wenda dalam pernyataan ucapan tahun baru 2022.

“Kami memulai tahun 2022 dengan pengumuman kantor Pemerintah Sementara ULMWP baru kami di seluruh dunia,” kata Benny Wenda.

“Markas besar akan berbasis di Papua Barat, dan kantor internasional di Port Vila. Kami membuka cabang pemerintah di Port Moresby, dan kantor koordinasi diplomatik kami akan berbasis di Inggris dan Eropa,” tambahnya.

Lebih lanjut, Benny Wenda mengumumkan segala hukum Indonesia di Papua Barat sudah tidak berlaku lagi.

Ia juga menolak kehadiran Warga Negara Indonesia (WNI).

“Dengan pembentukan konstitusi kami, Pemerintahan Sementara, kabinet dan Visi Negara Hijau, semua hukum Indonesia di Papua Barat telah berakhir,” ucapnya.

“Kehadiran orang Indonesia benar-benar ilegal, dan sama sekali tidak berguna,” tambahnya.

Selain itu, Benny Wenda juga menuntut beberapa hal kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Salah satunya mengadakan referendum kemerdekaan Papua Barat.

Benny Wenda juga menuntut pemerintah Indonesia segera membebaskan tahanan politik dari Papua.

Di akhir pernyataannya, Benny Wenda menyebut pihaknya akan berusaha keras merebut kemerdekaan Papua Barat di tahun 2022.

Ia mengklaim akan melakukan hal tersebut tanpa pertumpahan darah.

KKB Papua Tolak Operasi Damai Cartenz

Masa tugas personel TNI-Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi akan segera berakhir.

Sebagai gantinya, TNI-Polri akan membentuk Operasi Damai Cartenz untuk menyelesaikan konflik di Papua.

Operasi Damai Cartenz memiliki fungsi dan pendekatan berbeda dengan Satgas Nemangkawi.

Salah satunya melakukan pembinaan terhadap masyarakat.

Menurut penjelasan Mabes Polri, Operasi Damai Cartenz akan lebih berfokus pada pembinaan untuk kesejahteraan masyarakat.

Namun hal tersebut rupanya tak disambut baik oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Mereka merasa, tidak akan ada perbedaan pendekatan antara Satgas Nemangkawi dan Operasi Damai Cartenz.

Hal itu disampaikan juru bicara KNPB, Ones Suhuniap.

“Ini hanyalah taktik mengelabui sorotan publik,” kata Ones dalam pernyataan yang disebarkan di media sosial.

Lebih lanjut, Ones menyebut perubahan Satgas Nemangkawi menjadi Operasi Damai Cartenz hanyalah taktik pemerintah Indonesia yang tidak menyelesaikan konflik di Papua.

Menurut Ones, pemerintah Indonesia hanya berusaha menghindari penyelesaian dengan cara politik.

“Tentu saja taktik busuk Jakarta ini sudah diketahui bersama karena hanya mengulangi pola lama,” ujarnya.

Ones pun menyerukan perang melawan Operasi Damai Cartenz yang dibentuk untuk menggantikan Satgas Nemangkawi.

Ia menyebut, KNPB yang mendukung gerakan teroris KKB Papua tidak akan berhenti melawan sebelum Papua lepas dari Indonesia.

“Oleh sebab itu kami menyampaikan kepada rakyat luas agar berdiri bersama dalam barisan perlawanan melawan segelintir oligarki ini,” katanya.

Sebagai informasi, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) adalah organisasi Politik rakyat Papua dan sebuah kelompok masyarakat Papua yang berkampanye untuk kemerdekaan Negara Papua Barat.

KNPB didirikan pada Tahun 1961 dengan nama awal Komite Nasional Papua.

Kemudian pada tahun 2009 berganti nama menjadi Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

Diketahui KNPB kerap melakukan pergerakan untuk mendukung KKB Papua. Salah satunya dengan memasok senjata api.

Selain itu, anggota KNPB pernah ditangkap karena melakukan pembunuhan terhadap warga sipil.

Salah satunya Ketua KNPB Maybrat Agus Sori yang ditangkap pada Juli 2020.

Selain itu, KNPB juga terlibat dalam penyerangan Posramil Kisor Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Papua Barat pada September 2021.

Dalam serangan itu, empat prajurit TNI gugur. (*)